Jenewa, SPNA - Lembaga HAM Internasional, Amnesty International, pada Sabtu (14/10/2023), menyatakan bahwa perintah yang dikeluarkan oleh tentara pendudukan Israel kepada penduduk Palestina di daerah utara Jalur Gaza dan Kota Gaza untuk bermigrasi ke selatan Jalur Gaza tidak dapat dianggap sebagai peringatan yang efektif, tetapi hal ini merupakan pemindahan paksa penduduk sipil dan merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.
Amnesty International menyatakan bahwa Israel tidak dapat memperlakukan daerah utara Gaza sebagai zona tembak setelah perintah ini dikeluarkan. Pasukan Israel harus berkomitmen untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang mungkin dilakukan untuk mengurangi kerugian terhadap penduduk sipil di mana pun mereka berada di Gaza.
“Dengan perintah ini, pasukan Israel mulai melakukan pemindahan paksa massal terhadap lebih dari 1,1 juta orang dari Kota Gaza dan seluruh bagian utara Jalur Gaza. Hal ini telah menimbulkan kepanikan di antara penduduk, meninggalkan ribuan pengungsi Palestina hidup di jalanan. Mereka tidak tahu ke mana harus melarikan diri atau ke mana mereka bisa mendapatkan keselamatan di tengah operasi pemboman terus menerus yang dilakukan Israel dan tindakan hukuman kolektif yang tanpa ampun. Perintah ini harus segera dibatalkan,” kata Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard.
Berdasarkan laporan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), sejak terjadinya eskalasi pada Sabtu (07/10/2023), lebih dari 532.000 penduduk sipil Palestina di Jalur Gaza telah menjadi pengungsi internal di seluruh Jalur Gaza, beberapa di antaranya telah mengungsi dua kali.
“Sekutu Israel dan negara-negara donor harus segera menyerukan penghormatan terhadap hukum kemanusiaan internasional dan perlindungan penduduk sipil. Komunitas internasional juga harus menahan diri untuk tidak melegitimasi lebih lanjut blokade ilegal yang diberlakukan oleh Israel selama 16 tahun dan segera menghentikan transfer senjata, karena dapat digunakan untuk melakukan serangan yang melanggar hukum,” kata Agnes Callamard.
Jalan-jalan di utara Gaza rusak parah akibat serangan udara Israel, gedung-gedung perumahan penduduk sipil hancur, transportasi umum tidak tersedia, dan bahan bakar langka akibat pengetatan blokade yang sedang berlangsung.
“Mereka (tentara Israel) harus memberitahu saya bagaimana kami bisa mengevakuasi rumah sakit (di utara Gaza) yang penuh dengan pasien ICU dan semua korban luka dalam serangan baru-baru ini. Ini tidak masuk akal, tidak mungkin,” kata seorang pekerja kemanusiaan di Jalur Gaza kepada Amnesty International.
Akibat kerusakan jalan dan kelangkaan bahan bakar, tim penyelamat tidak dapat mencapai wilayah utara Gaza untuk mengevakuasi ratusan jenazah yang masih terjebak di bawah reruntuhan akibat serangan Israel baru-baru ini.
Callamard menekankan bahwa komunitas internasional tidak bisa berpangku tangan ketika pasukan pendudukan Israel secara ilegal mengusir lebih dari satu juta penduduk Palestina dari rumah mereka. Amnesty Internasional menyerukan penghentian segera pemindahan paksa penduduk sipil di Gaza yang dilakukan Israel.
Amnesty International menyerukan Israel untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional dan menahan diri untuk melakukan hukuman kolektif, balas dendam, dan pengusiran yang berdampak pada seluruh penduduk sipil di Jalur Gaza.
Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza, Sabtu malam (14/10/2023), mengumumkan bahwa selama 24 jam terakhir sebanyak 300 penduduk sipil Palestina meninggal dunia dan 800 lainnya mengalami luka-luka, di mana manyoritasnya merupakan anak-anak dan perempuan.
Jumlah korban jiwa akibat pemboman terus menerus Israel di Jalur Gaza telah meningkat menjadi lebih dari 2.500 orang dan lebih dari 9.500 orang mengalami luka-luka di Jalur Gaza.
(T.FJ/S: Wafa)
