Ramallah - SuaraPalestina: Presiden Palestina Mahmud Abbas (Abu Mazen) mengatakan, "Negara Palestina yang merdeka dan ibu kotanya Al Quds timur dengan batas batas yang disepakati tahun 1967 adalah sebuah keharusan, dan kami akan terus mempertahankan hak tempat tinggal kami apapun tantangan dan resikonya, dan fase mendatang akan membutuhkan lebih banyak sabar, harapan, dan komitmen terhadap hak hak kami".
Abbas menambahkan, dalam sambutannya hari Sabtu, di kediaman kepresidenan di kota Ramallah, "usaha politik dan diplomasi Palestina terus berlangsung dengan mengadakan berbagai seminar internasional perdamaian dengan dukungan negara negara Arab yang berkoordinasi dengan Prancis untuk mengatur teknis solusi konflik Palestina - Israel, dan solusi berbagai krisis palestina serta penerapan inisiatif perdamaian".
Ia Juga menegaskan, "para petinggi palestina, setelah melakukan pertemuan dengan komite para menteri luar negeri negara negara Arab sepakat akan mendatangi Badan keamanan internasional PBB untuk menghentikan kegiatan pendirian pemukiman ilegal oleh Israel di tanah Palestina, juga untuk menyediakan perlindungan internasional kepada warga palestina dari aksi kekerasan oleh Israel yang berlangsung secara terus menerus.
Presiden Palestina yang kerap dipanggil dengan nama "Abu Mazen" tersebut juga mengatakan: "kami akan hentikan penerapan kesepakatan dengan pihak Israel selama mereka menolak hal hal yang telah disepakati, sebagaiman kami berpegang teguh terhadap tuntutan tuntutan kami berupa meredekanya Palestina dengan ibukotanya Al Quds timur sesuai kesepakatan tahun 1967, dan barang siapa menerima Palestina tanpa Al Quds sebagai ibukotanya, maka dia adalah Pengkhianat".
Terkait masalah rekonsiliasi nasional, Abbas kembali menegaskan perlunya pembentukan pemerintahan nasional bersatu sesegera mungkin yang diikuti oleh seluruh faksi faksi Palestina termasuk Hamas dan harus diadakan pemilihan Umum setelah terbentuknya pemerintahan tersebut.
