Tepi Barat, SPNA - Di hadapan sebuah komunitas pemukim di Tepi Barat, Kamis (03/08/2017), Perdana Menteri Israel mengungkapkan bahwa pemerintahnya akan bekerja "dengan penuh semangat" untuk membangun permukiman di tanah Palestina – yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.
Berbicara pada perayaan pembangunan 1.000 rumah baru di pemukiman Beitar Illit, Binyamin Netanyahu mengatakan bahwa pemerintahnya telah berbuat lebih banyak untuk pemukim dibanding pemerintahan sebelumnya.
"Tidak ada pemerintahan yang membangun banyak permukiman sebagaimana pemerintahan yang saya pimpin," katanya.
"Generasi kita telah berhasil mencapai apa yang diharapkan generasi masa lalu ... Kita telah kembali ke tanah air kita.
Kunjungan Netanyahu merupakan upacara peresmian pertamanya di sebuah permukiman dalam delapan tahun terakhir. Penduduk setempat berpendapat bahwa kunjungan tersebut berkaitan dengan pelantikan Presiden AS Donald Trump.
Yigal Dilmoni, wakil kepala badan perwakilan pemukim utama Dewan Yesha menyatakan, "Dengan pemerintahan AS baru ini, kami rasa tidak ada hambatan yang akan dihadapi oleh Netanyahu."
Awal pekan ini, perwakilan AS untuk Timur Tengah -yang juga menantu Trump- mengatakan bahwa perdamaian di Palestina tidak mungkin terjadi.
"Mungkin tidak ada solusi," kata Jared Kushner, "Tapi presiden meminta kami untuk fokus pada maslah ini."
Kushner menekankan agar mengabaikan latar belakang sejarah dalam masalah yang sedang dihadapi tersebut.
"Kita tidak memerlukan pelajaran sejarah. Sudah cukup banyak buku yang kita baca," tuturnya.
Dalam kesempatn itu pula, Netanyahu mengatakan bahwa dia menyambut baik rencana pembangunan jalan antara Al-Quds dan Beitar Illit, hal ini akan mempersingkat waktu perjalanan ke kota.
Isu permukiman Israel di tanah Palestina – yang dinyatakan ilegal menurut hukum internasional - adalah salah satu isu utama yang menghalangi kesepakatan damai antara Israel dan Palestina.
Orang-orang Palestina mengatakan bahwa Israel terus mencuri tanah mereka sejak tahun 1948. Sementara itu, anggota sayap kanan negara Israel berpendapat bahwa semua tanah di sebelah barat sungai Yordan adalah milik Israel.
Bulan Desember tahun lalu, PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang memrintahkan Israel untuk "menghentikan semua kegiatan permukiman di wilayah Palestina," hal itu dianggap sebagai "pelanggaran yang nyata terhadap hukum internasional.”
Namun, Israel menolak resolusi tersebut, dengan mengatakan bahwa pihaknya "tidak akan mematuhinya."
(T.RA/S:Al-Araby)
