Ramallah, SPNA - Para pemimpin senior Palestina akan bertemu di Ramallah pada hari Ahad mendatang guna memperdebatkan tanggapan terhadap pengakuan kontroversial Presiden AS Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Di antara pilihan yang harus dipertimbangkan adalah potensi penangguhan pengakuan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Israel, kata beberapa delegasi.
Langkah ini bisa menjadi pertanyaan atas prinsip dasar upaya perdamaian antara Israel dan Palestina dan mengancam kesepakatan yang telah berlangsung selama puluhan tahun, termasuk masalah keamanan.
Skeptisisme tersebar luas sehingga kepemimpinan akan menindaklanjuti langkah yang tidak dapat diprediksi, namun fakta menunjukkan bahwa hal itu sedang dibahas dan akan dijadikan ukuran tingkat kemarahan terhadap pemerintahan Trump.
Pertemuan dua hari Dewan Pusat Palestina akan dimulai akhir pekan ini, di mana Presiden Palestina Mahmud Abbas diharapkan memberikan sebuah pidato pembukaan.
Dewan yang beranggotakan 121 orang tersebut adalah sebuah cabang dari PLO, perwakilan rakyat Palestina yang diakui secara internasional, dan termasuk anggota dari berbagai golongan.
Keputusan Trump pada 6 Desember yang menganggap Yerusalem sebagai ibu kota Israel telah membangkitkan kemarahan pemimpin Palestina, yang melihat setidaknya bagian timur kota tersebut sebagai ibu kota sebuah negara masa depan yang telah mereka cari melalui perundingan yang dipimpin Amerika.
Pemerintahannya juga tidak secara terbuka berkomitmen pada gagasan negara Palestina merdeka, dan kantor PLO di Washington ditutup sebentar.
Pasca pengakuan tersebut, Abbas mengatakan bahwa Amerika tidak dapat lagi berperan sebagai mediator, dan diperkirakan akan memboikot kunjungan Wakil Presiden Trump Mike Pence saat dia mengunjungi Israel pada 22-23 Januari mendatang.
Ahmed Majdalani, pejabat senior PLO, mengatakan kepada AFP bahwa sebuah komite yang dibentuk untuk merumuskan tanggapan terhadap pengumuman Trump akan merekomendasikan tinjauan ulang mengenai hubungan Palestina dengan Israel.
Di antara pilihan tersebut, katanya, menangguhkan pengakuan Israel, menuduh negara Yahudi tersebut gagal mematuhi kesepakatan.
"Tidak mungkin Palestina menjadi satu-satunya pihak yang berkomitmen pada kesepakatan yang ditandatangani sementara pihak lain (Israel) tidak berkomitmen dan justru melanggar kesepakatan tersebut selama bertahun-tahun," kata Majdalani.
Ancaman Palestina sebelumnya untuk menangguhkan koordinasi keamanan atau pengakuan terhadap Israel belum dilakukan.
Pada tahun 2015 dewan tersebut memutuskan untuk mengakhiri kerja sama keamanan dengan Israel namun tidak dilaksanakan, dengan keputusan yang tidak mengikat Abbas.
Pimpinan Palestina menandatangani Persetujuan Oslo dengan Israel pada tahun 1993, meresmikan pengakuannya terhadap Israel.
Kesepakatan tersebut seharusnya mengarah pada penyelesaian akhir - yang banyak diharapkan sebagai penciptaan negara Palestina merdeka - dalam lima tahun, namun harapan itu lenyap.
Majdalani mengatakan, alih-alih perundingan yang dimediasi AS, mereka justru akan mengusahakan sebuah konferensi yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai masa depan proses perdamaian.
Agenda perundingan hari Ahad mencakup tinjauan situasi sejak Oslo, serta tanggapan terhadap Trump.
Gerakan Islam Palestina Hamas dan Jihad Islam, yang bukan anggota PCC, telah diundang, kata delegasi, namun tidak jelas apakah mereka akan hadir.
(T.RA/S: i24News)
