Yerusalem, SPNA - Amerika Serikat pada hari Senin ini secara resmi akan menurunkan misinya ke Palestina dengan menggabungkan konsulat Yerusalemnya dengan kedutaan besarnya untuk Israel.
"Pada 4 Maret 2019, konsulat jenderal AS Yerusalem akan bergabung menjadi kedutaan besar AS di Yerusalem untuk membentuk satu misi diplomatik," Departemen Luar Negeri mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Konsulat tersebut telah berfungsi sebagai kedutaan de facto bagi Palestina sejak perjanjian Oslo tahun 1990. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan ketika mengumumkan penggabungan ini pada bulan Oktober bahwa hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan "efisiensi dan efektivitas" "serta bukan merupakan perubahan dalam kebijakan."
Akan ada kesinambungan penuh kegiatan diplomatik AS dan layanan konsuler selama dan setelah penggabungan," kata Departemen Luar Negeri.
"Kami juga akan terlibat dalam berbagai pelaporan, penjangkauan, dan pemrograman di Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta dengan Palestina di Yerusalem, melalui Unit Urusan Palestina Kedutaan Besar AS."
Tetapi para pemimpin Palestina telah melihat keputusan itu sebagai langkah lain pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Diplomat senior Palestina Saeb Erekat mengatakan bahwa penggabungan konsulat AS mewakili "paku terakhir di peti mati peran pemerintah AS dalam industri perdamaian."
"Konsulat telah melayani selama 175 tahun di Yerusalem-Palestina. Penutupan ini ada hubungannya dengan ideologi fanatik yang menolak hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri," negosiator Palestina itu bersikeras.
Dewan Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina mengeluarkan pernyataan yang mengutuk langkah AS tersebut. Dewan bersikeras bahwa itu bukan keputusan administratif tetapi "tindakan serangan politik terhadap hak-hak dan identitas Palestina."
"Pemerintahan Trump bertekad untuk tidak meninggalkan ruang atas keraguan tentang permusuhannya terhadap rakyat Palestina dan hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut haknya serta penghinaan terhadap hukum internasional dan kewajibannya di bawah hukum, "kata Hanan Ashrawi dari anggota dewan eksekutif PLO.
"Ini adalah tindakan kekerasan politik terhadap hak-hak dan identitas Palestina dan meniadakan status dan fungsi bersejarah Konsulat, jika menoleh hampir 200 tahun lalu."
Tanggal untuk penggabungan konsulat ke kedutaan belum diumumkan. Namun, baik AFP maupun Reuters telah menerima konfirmasi dari pejabat Departemen Luar Negeri bahwa itu akan berlangsung pada 4 Maret. Konsulat Jenderal Yerusalem, yang telah bertindak secara independen sebagai kedutaan de facto untuk Palestina sejak perjanjian Oslo tahun 1990-an, akan digantikan oleh unit urusan Palestina baru dalam kedutaan.
(T.RA/S: 124 News)
