Istanbul, SPNA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa Dataran Tinggi Golan adalah milik Suriah bukan Israel.
Erdogan melalui pidato dalam sidang AKP di Ankara, Sabtu (28/04/2019) mengecam tindakan brutal Israel yang tidak menghormati hukum dan undang-undang di Palestina.
“Israel selalu melakukan tindakan semena-mena di Al-quds dan di wilayah yang diduduki. Mereka bahkan mencaplok dataran tinggi Golan Suriah. “
Erdogan meminta Israel segera menghentikan kebijakan politiknya yang membayakan solusi dua Negara tersebut.
“Konflik di kawasan tidak akan berakhir tanpa negosiasi menyeluruh dan adil yang mengakui hak-hak dan kebebasan Palestina serta mengakui bahwa kota Al-Quds bagian timur adalah ibukota Palestina. Turki akan terus membela hak-hak bangsa Palestina dan Al-Quds meskipun sendirian. “
Erdogan juga mengecam pendudukan terhadap DT Golan yang dilakukan secara perlahan dari tahu 1947. “Sangat disayangkan bahwa Israel menjajah Golan dengan dukungan Amerika Serikat.”
Awal April lalu, Donald Trump menandatangani resolusi mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.
Kebijakan ini dinilai merupakan dukungan AS terhadap Netanyahu jelang pemilu di Israel April mendatang.
Kebijakan AS mendapat kecaman keras Liga Arab dan Uni Eropa. Dalam KTT 30 di Tunisia, Minggu (31/03/2019) Liga Arab menyatakan bahwa DT Golan adalah wilayah Suriah yang diduduki.
Trump tercatat beberapa kali menetapkan keputusan yang menguntungkan Israel secara sepihak, seperti menetapkan kota suci Al-Quds ibukota Israel dan merelokasi kedutaannya ke Al-Quds.
AS juga menutup Biro Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington, lalu memutuskan seluruh bantuan kemanusiaan terhadap Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).
Donald Trump juga menandatangani resolusi mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.
Akibatnya, Pemerintah Israel, tanpa perlawanan, dengan mudah memberlakukan politik “Yahudisasi” di Palestina serta membangun permukiman ilegal secara masif. Israel juga mengabaikan seluruh undang-undang yang telah ditetapkan PBB.
Selain itu Israel merampas harta benda dan tanah rakyat, memotong pajak untuk Otoritas Palestina (PA) serta menghentikan aktivitas Badan Pengawas Internasional di kota Khalil/Hebron.
(T.RS/S:Palinfo)
