Ramallah, SPNA - Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan, pada hari Sabtu (25/05/2019), dalam pernyataan pers bahwa Dewan Pusat dan Dewan Nasional Organisasi Pembebasan Palestina PLO), parlemen Palestina di pengasingan, akan mempertimbangkan kembali perjanjian yang ditandatangani dengan Israel.
Berbicara dalam acara buka puasa Ramadhan di kota Hebron di Tepi Barat yang diduduki, dia berkata, “Kami di dewan Nasional dan Pusat akan mempertimbangkan kembali semua perjanjian yang ditandatangani dengan Israel. Kami tidak bisa terus mengakui Israel sementara ia tidak mengakui kami."
PLO telah meminta kepemimpinan Palestina untuk "merevisi" hubungan dengan Israel setelah kebijakan pemerintah Israel dan sikap "bias" pemerintah AS yang mendukung Israel.
“Israel mengobarkan perang narasi, ia ingin memalsukan narasi kita tentang Al-Aqsa dan narasi Kristen tentang gereja. Sehingga, hanya narasi Yahudi yang akan mendominasi. Apa pun yang dilakukan Israel, itu tidak akan memalsukan sejarah karena kita sudah mengakar kuat di negeri ini, ”lanjutnya.
Shtayyeh meminta warga Palestina yang tinggal di diaspora untuk berinvestasi di tanah air mereka dan mengatakan pemerintahnya siap memfasilitasi setiap investasi di masa depan di negara itu.
Mengacu pada konferensi ekonomi yang dipimpin AS bulan depan di Bahrain, di mana pemerintah AS berencana untuk mengungkap bagian ekonomi dari rencana perdamaian yang telah lama ditunggu-tunggu di Timur Tengah, Shtayyeh mengatakan, "Masalah di Palestina bukan ekonomi, tetapi politik - dan solusi apa pun harus bersifat politis untuk mengakhiri pendudukan, mengakui hak pengungsi untuk kembali dan mendirikan Negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem sebagai ibukotanya."
PA telah menolak konferensi Bahrain dan meminta semua negara, termasuk negara-negara Arab, untuk memboikot pertemuan tersebut.
(T.RA/S: The Gaza Post)
