Ramallah, SPNA - Saeb Erekat, sekretaris jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), sangat mengutuk pembongkaran yang dilakukan Israel atas rumah-rumah warga Palestina di daerah Wadi al-Hummus di kawasan Sur Baher di Yerusalem Timur yang diduduki. Dia menekankan bahwa Palestina akan membangun kembali apa yang dihancurkan oleh Israel.
Erekat mengatakan kepada WAFA bahwa Presiden Mahmoud Abbas, PLO, Komite Sentral Fatah dan rakyat Palestina selalu menyatakan bahwa mereka akan membangun kembali apa yang Israel hancurkan, yang seharusnya menjadi pembuka mata bagi kejahatan Israel.
Dia meminta masyarakat internasional dan Pengadilan Kriminal Internasional serta Jaksa Penuntut untuk menyelidiki kejahatan ini, dan menambahkan bahwa Majelis Umum PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia harus meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatannya.
Israel berencana menghancurkan 10 bangunan di kota Sur Bahir, Yerusalem Timur yang diduduki yang akan mengakibatkan perpindahan tiga keluarga Palestina yang berjumlah 17 orang, sembilan di antaranya adalah anak-anak.
"Jika pembongkaran yang direncanakan terjadi, tindakan Israel akan merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa Keempat serta kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasional," kata Erekat dalam sebuah pernyataan.
Dia menambahkan bahwa kebijakan dan praktik ilegal Israel, mulai dari pembongkaran rumah dan pemindahan paksa hingga penghancuran mata pencaharian orang-orang Palestina, di Yerusalem Timur dan seluruh wilayah Palestina yang diduduki, memiliki satu tujuan yaitu pelestarian dan perluasan permukiman kolonial Israel dengan mengorbankan tanah dan orang-orang Palestina.
Orang-orang Palestina tidak memiliki jalan lain, karena sistem peradilan Israel telah berulang kali menunjukkan keterlibatannya dalam perusahaan permukiman kolonial ilegal Israel. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab masyarakat internasional untuk segera turun tangan menghentikan penghancuran di Sur Bahir dan "meminta Israel bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional yang berulang-ulang," tuturnya.
(T.RA/S: WAFA)
