Tel Aviv, SPNA - Polisi Israel menyusun peraturan baru yang membatasi hak warga sipil untuk melakukan protes. Bagi yang melanggar maka akan dianggap melakukan "tindak pidana."
Meskipun pada dua tahun lalu Pengadilan Tinggi Israel telah mengizinkan diadakannya demonstrasi dalam jumlah berapa pun, kenyataannya, polisi mengeksploitasi celah di mana istilah "protes" akan digunakan.
Konsep peraturan baru ini, yang belum disebutkan dalam hukum Israel sampai hari ini, menetapkan bahwa demonstrasi yang terdiri dari 50 orang mengharuskan adanya izin dari pihak kepolisian Israel. Sementara, jumlahnya yang lebih sedikit akan dikenakan pembatasan berdasarkan Ordonansi Kepolisian.
Ini akan memberi otorisasi kepada polisi untuk mengatur kondisi penyelenggara aksi. Jika ada organisasi yang dicurigai, maka secara sepihak polis bisa memaksakan syarat ini. Penyelenggara akan diwajibkan memenuhi syarat tertentu, yang jika dilanggar, maka dianggap "melakukan tindak pidana."
Polisi Israel juga merancang klaim mereka atas peraturan pengadilan sebelumnya, yang menyebutkan polisi berwenang "untuk memaksakan pembatasan terhadap demonstrasi yang diyakini pasti akan membahayakan keselamatan publik."
Peraturan Pengadilan Tinggi awalnya diperbarui pada bulan Juni tahun ini, tetapi kemudian diungkap setelah adanya permintaan informasi yang diajukan oleh Asosiasi Hak Sipil di Israel. Langkah polisi ini menunjukkan negara Yahudi itu tidak hanya menargetkan populasi Arab Palestina - baik di dalam perbatasannya dan di Tepi Barat yang diduduki dan mengepung Jalur Gaza - tetapi juga untuk menargetkan dan membatasi minoritas lainnya yang tinggal di dalam perbatasan.
Ini terjadi pada saat di mana Israel telah diguncang oleh serangkaian protes besar termasuk yang diadakan oleh komunitas Druze terhadap Hukum Negara-Bangsa, Yahudi Ethiopia setelah pembunuhan seorang pria Ethiopia dan Yahudi Haredim terhadap rencana pemaksaan terhadap mereka untuk mendaftar sebagai tentara.
(T.RA/S: MEMO)
