Yerusalem, SPNA - Rincian kesepakatan damai Presiden AS Donald Trump untuk Timur Tengah, yang masyhur dikenal sebagai "kesepakatan abad ini (Deal of the Century)", diduga telah diperoleh oleh stasiun TV Lebanon Al-Mayadeen.
Disaat laporan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi, Jerusalem Post melaporkan bahwa rancangan tersebut menetapkan jadwal dan metode rencana serta membahas perjanjian damai trilateral antara Otoritas Palestina, Hamas dan Israel.
Sebuah negara bernama "Palestina Baru" akan didirikan di Tepi Barat dan Jalur Gaza, namun tidak untuk wilayah yang sudah ditempati oleh Israel. Ini akan memaksa Palestina untuk membayar Israel guna melindunginya dari agresi internasional.
Adapun Yerusalem, tidak akan dibagi dalam perjanjian tersebut. Sebaliknya, kota ini akan didiami bersama oleh Israel dan "Palestina Baru" serta penduduk Arab Yerusalem yang telah terdaftar sebagai penduduk negara "Palestina Baru" dan bukan Israel.
Oleh pemerintahan Trump, proses proyek "kesepakatan abad ini" diumumkan guna mengakhiri konflik berkepanjangan Palestina-Israel. Proyek ini dimulai dengan penutupan kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington dan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai "Ibukota bersatu" dari negara Israel.
Dan sejak itu, AS meneruskan langkahnya. Memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem, penerimaan "legitimasi" permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki; mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki, upaya penutupan UNRWA, dan pengakuan "Yahudi" sebagai negara.
Masjid Al-Aqsa saat ini dikelola oleh Wakaf Islam, sebuah lengan dari Departemen Bangunan Suci Yordania, tetapi diamankan oleh polisi Israel. Menurut rancangan yang dilaporkan, tanggung jawab untuk Masjid Al-Aqsa akan berada di tangan Arab Saudi.
Pemerintah Kota Yerusalem akan bertanggung jawab atas seluruh kota Yerusalem, tetapi negara Palestina akan bertanggung jawab untuk pendidikan dan akan membayar pajak dan utilitas kotamadya Israel. Yang berarti, Yerusalem akan tetap bersatu di bawah sebagian besar kendali Israel, Jerusalem Post melaporkan.
Proyek tersebut, yang menuntut segera demiliterisasi Hamas, sebab "Palestina Baru" akan dilarang memiliki tentara, telah disetujui oleh AS, Uni Eropa dan negara-negara Teluk, menurut Al-Mayadeen.
Dalam lima tahun, sebuah pelabuhan dan bandara akan dibuat untuk negara Palestina, dan sampai saat itu, orang-orang Palestina akan dapat menggunakan pelabuhan-pelabuhan Israel.
Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara-negara Teluk, akan memikul beban finansial dari rencana itu, yang diperkirakan menelan biaya sekitar 30 miliar dolar selama periode lima tahun, surat kabar ultra-Ortodoks Hamodia melaporkan.
(T.RA/S: MEMO)
