Jalur Gaza, SPNA – Persatuan pers Palestina di Jalur Gaza menggelar aksi protes menentang kesepakatan abad ini. Mereka juga melakukan cap jempol darah di bendera Palestina sebagai simbol setia kepada negara.
Dalam aksi yang digelar Kamis (30/01/2019), pers Palestina menyerahkan petisi kepada UNESCO berisi penolakan terhadap Deal of Century.
"Kami akan tetap berdiri disini dan mengatakan bahwa kami adalah titisan para pejuang. Cap darah ini merupakan bukti bahwa kami akan berjuang demi membela tanah air kami. Kesepakatan apapun yang mengambil hak kami bagaimanapun bentuknya tidak akan berhasil, '' ujar Profesor Salama Marouf dalam orasinya.
Maarouf menambahkan bahwa pers Palestina telah menyusun strategi dan langkah jitu menghadapi konspirasi AS.
Kepala Biro Pers Palestina tersebut menekankan perlunya peran PBB0. Kami akan mengajukan petisi kepada Sekjen PBB agar mengambil langkah yang jelas dan nyata menolak misi Donald Trump yang berpihak kepada Israel.
Deal of Century yang digagas Donald Trump untuk perdamaian di Timur Tengah menetapkan Yerusalem ibukota bersatu bagi Israel.
Berdasarkan rencana Trump, ibukota Palestina akan dipindahkan di lingkungan Arab di sisi timur tembok pemisah Al-Quds yang terpisah dari seluruh wilayah Al-Quds lainnya. Wilayah tersebut mencakup Kafr Aqab, Abu Dis dan Shuafat. Palestina dapat menamai wilayah tersebut dengan "Al-Quds" menggunakan istilah
Sementara untuk situs suci di Al-Quds akan tetap berada dibawah kuasa Israel, termasuk Masjid Al-Aqsa.
Hal ini ditentang oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang menegaskan bahwa "Yerusalem tidak dijual. Kesepakatan konspirasi AS tidak akan berlaku di Palestina karena hanya melayani kepentingan Israel,'' tegasnya.
Di saat yang sama PBB menolak 'Dral of The Century dan menegaskan bahwa konflik Israel-Palestina harus diselesaikan berdasarkan resolusi PBB dan hukum internasional.
Dalam sebuah pernyataan, dengan salinan yang dikirim ke MEMO, Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, mengatakan, "Posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada solusi dua-Negara telah ditentukan, selama bertahun-tahun, oleh Keamanan terkait. Resolusi Dewan dan Majelis Umum dimana Sekretariat terikat."
Ditambahkannya, "PBB tetap berkomitmen untuk mendukung Palestina dan Israel dalam menyelesaikan konflik berdasarkan resolusi PBB, hukum internasional, dan perjanjian bilateral dan mewujudkan visi dua Negara - Israel dan Palestina - yang hidup berdampingan dengan damai dan keamanan dalam batas yang diakui, berdasarkan garis pra-1967."
Perlu dicatat bahwa Trump telah mengabaikan solusi dua negara yang diadopsi oleh PBB dan komunitas internasional. Presiden AS itu juga mengusulkan pandangannya sendiri tentang solusi dua negara, yang mengabaikan perbatasan 1967 dan menetapkan seluruh Yerusalem berada di bawah kedaulatan Israel sepenuhnya.
(T.RS)
Nuruddin El-Harazin
