Anggap Palestina ‘’negara merdeka’’ Pangeran Inggris dikecam politisi Israel

Yerusalem, SPNA - Putra Mahkota Inggris, Pangeran William mengambil sikap yang bertentangan dengan pemerintah Inggris karena menganggap Palestina adalah sebuah ‘’negara’’....

BY 4adminEdited Sat,30 Jun 2018,09:59 AM

Yerusalem, SPNA - Putra Mahkota Inggris, Pangeran William mengambil sikap yang bertentangan dengan pemerintah Inggris karena menganggap Palestina adalah sebuah ‘’negara’’.  Hal ini  juga membuat sejumlah politisi Israel marah.

 

Dalam pertemuannya dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas di Ramallah, Kamis (28/06/2018), Pangeran William mengatakan: “Saya berterima kasih atas penyambutan ini. Saya sangat senang kita berhasil menjalin kerja sama dalam pendidikan dan bantuan kemanusiaan.’’

Sebelumnya Pangeran William dalam pidatonya di Konsulat Inggris di Yerusalem juga mengajak warga Palestina dan Israel untuk menjalin perdamaian.

Pangeran William dilaporkan mengunjungi sejumlah kota Palestina diantaranya Ramallah dan kamp pengungsi Jalzun.

Dia juga mengunjungi sekolah-sekolah dan rumah sakit serta  bertemu anak-anak Palestina. Kunjungan tersebut mendapat sambutan hangat dari pihak Palestina,  namun sejumlah politisi Israel mengecam Putra Mahkota Inggris tersebut.

Tahun 2012 lalu, Perserikatan Bangsa-Bagsa (PBB) memberi Palestina status negara pengamat non-anggota di PBB.

Presiden Abbas juga menegaskan keseriusan Palestina dengan perjanjian damai yang menjamin kemerdekaan sesuai dengan batas wilayah yang telah disepakatai pada tanggal 4 Juni 1967.

Awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menetapkan secara resmi bahwa seluruh wilayah Al-Quds adalah ibukota bagi Israel serta akan merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut.

Deklarasi Trump tersebut membuat hubungan Palestina – AS tegang dimana Palestina menolak menjadikan AS mediasi perundingan damai dengan Israel akibatnya AS memotong bantuan untuk UNRWA.

Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017) menetapkan sebuah resolusi dengan dukungan 128 negara bahwa status Al-Quds harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara Palestina dan Israel, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait.

 (T.RS/S:RamallahNews)

leave a reply
Posting terakhir