Paris, SPNA – Ribuan warga Perancis di beberapa kota menggelar aksi demo menentang rencana aneksasi Israel terhadap wilayah Palestina di Tepi Barat, Sabtu (27/06).
Aksi protes terjadi beberapa hari sebelum Israel mencaplok wilayah Tepi Barat awal Juli mendatang.
Dilansir Rt Arabic, ratusan pendemo dari berbagai organisasi membanjiri kota Paris sambil membawa bendera Palestina dan spanduk menentang Israel. Spanduk tersebut berbunyi: “Hidup Palestina dan Hapus Blokade Israel”, “Tidak untuk aneksasi”, “Palestina akan menang”.
Mereka juga menyerukan dunia internasional untuk memberlakukan sanksi terhadap Israel jika benar-benar mencaplok Palestina.
Sementara itu dilaporkan bahwa aksi demo lainnya juga meletus di beberapa kota lain di Perancis seperti di kota Lyon, Strasbourg, Saint-Etienne, Montpellier dan Marseille.
Demo menolak pencaplokan wilayah Tepi Barat juga meletus di Israel. Awal Juni lalu ribuan warga Israel juga melakukan aksi protes menolak aneksasi terhadap Tepi Barat. "Kita sudah lama saling menyakiti. Palestina dan Yahudi, kita adalah saudara, kita semua berhak tinggal disini. Kita dapat bekerja sama untuk melakukan banyak hal daripada saling terpecah belah,'' ujar mereka.
Mereka juga menyerukan keadilan dan perdamaian untuk warga Palestina dan Israel, seperi dilansir France24.
Di saat yang sama, Pelapor Khusus PBB Terkait HAM di Palestina, Micheal Lynk menyerukan agar mengambil langkah-langkah tegas mencegah atau menghukum Israel jika mencaplok wilayah Palestina di Tepi Barat. Hal ini disampaikan beberapa hari setelah 1000 lebih anggota parlemen Eropa menandatangani petisi memprotes rencana Netanyahu tersebut, Reuters melaporkan (27/06).
Lynk menyerukan Uni Eropa untuk memberikan peringatan keras dan mengambil langkah tegas, seperti sanksi ekonomi, komersial atau kemungkinan lainnya.
Netanyahu sebelumnya menyatakan berencana mencaplok 30% dari wilayah Tepi Barat pada pertengahan Juli mendatang sesuai dengan Kesepakatan Abad Ini yang diprakarsai Donald Trump.
Rencana tersebut ditentang oleh Pemerintah Palestina, PBB dan Uni Eropa yang memandang bahwa hal ini bertentangan dengan hukum.
Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, telah mengambil langkah tegas dengan memutuskan kerjasama dengan pihak Israel. Termasuk diantaranya kerjasama dalam bidang keamanan.
Disaat yang sama Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh juga menegaskan bahwa Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) akan menarik kembali pengakuannya atas Israel jika Tel Aviv mencoba mengusik kemerdekaan Palestina dibatas wilayah yang disepakati 4 Juni 1967.
Sementara itu lebih dari 1.000 anggota parlemen dari seluruh Eropa menandatangani petisi menentang keras rencana koalisi pemerintahan Netanyahu- Benny Gantz terkait pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat.
Tercatat sebanyak 1.080 anggota parlemen dari 25 negara di Eropa melalui petisi tersebut memperingatkan "potensi bahaya" terhadap perdamaian di kawasan akibat aneksasi Israel. Lebih dari 240 penandatangan adalah legislator di Inggris.
Petisi yang dikirim ke Kementerian Luar Negeri Eropa, memperingatkan bahwa aneksasi sepihak Tepi Barat dapat berakibat fatal terhadap prospek perdamaian Israel-Palestina sekaligus menentang norma undang-undang internasional.
Sejak perang 1967, diperkirakan sebanyak 430.000 penduduk Yahudi tinggal di lebih dari 130 permukiman di Tepi Barat yang ilegal berdasakan hukum internasional, namun Washington dan Israel menolak hal ini.
(T.RS/S:RtArabic)
