New York, SPNA - Kuwait menyatakan penyesalannya atas berlanjutnya kebijakan agresif pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina, dan keengganannya menghentikan rencana aneksasi di Tepi Barat yang diduduki.
Hal ini disampaikan oleh Delegasi Tetap Kuwait Untuk PBB, Mansour Al-Otaibi, dalam pidatonya pada sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Senin malam (26/10/2029).
"Sangat disayangkan, meskipun mengancam langsung keberadaan kami, pendudukan Israel tetap melanjutkan kebijakan agresifnya terhadap rakyat Palestina, dan terus mengingatkan kami bahwa mereka tidak mundur dari rencana mereka mencaplok tanah di Tepi Barat."
"Kebijakan ini sekali lagi menegaskan bahwa yang diinginkan Israel adalah memuluskan rencana pendudukan dengan melanjutkan kegiatan ilegal mereka berupa perluasan dan pembangunan ribuan unit pemukiman, termasuk aneksasi."
Dia menyebutkan bahwa laporan PBB baru-baru ini mengkonfirmasi peningkatan jumlah kegiatan permukiman di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, terutama setelah pemerintah Israel memberi lampu hijau untuk membangun ribuan unit permukiman ilegal baru.
Diplomat Kuwait tersebut menekankan bahwa tindakan Israel ini menghilangkan kesempatan Palestina untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka, layak dan independen.
Dia juga menegaskan kembali persyaratan yang diajukan negara-negara Arab untuk menyelesaikan konflik Arab-Israel sesuai dengan hukum internasional, yaity dengan memberikan rakyat Palestina hak politik mereka yang sah sepenuhnya, dan mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.
Pada Sabtu (17/10), Organisasi Pembebasan Palestina mengumumkan, dalam sebuah laporan, bahwa pemerintah Israel telah menyetujui pembangunan 12.159 unit permukiman di Tepi Barat dalam setahun ini, yang merupakan rekor tertinggi dalam pembangunannya sejak 2012.
Palestina menghadapi banyak tantangan, antara lain Kesepakatan Abad Ini yang diumumkan Trump pada akhir Januari lalu, proyek Israel untuk mencaplok tanah di Tepi Barat, dan perjanjian normalisasi Arab berturut-turut dengan Negara Haram Israel.
(T.NA/S: Palinfo)
