Yordania Sambut Baik Pengadopsian Resolusi Terkait Kota Tua Yerusalem dan Temboknya oleh UNESCO

Resolusi tersebut adalah hasil dari upaya diplomatik Yordania, bekerja sama dengan Palestina dan kelompok-kelompok Arab dan Islam dalam organisasi tersebut.

BY Mohamed AlhirtaniEdited Fri,16 Apr 2021,02:30 PM

Amman, SPNA - Yordania, Kamis (15/04/2021), menyambut keputusan Dewan Eksekutif UNESCO untuk mengadopsi resolusi tentang kota tua Yerusalem dan temboknya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Deifallah al-Fayez, mengatakan bahwa mengadopsi resolusi tersebut adalah hasil dari upaya diplomatik Yordania, bekerja sama dengan Palestina dan kelompok-kelompok Arab dan Islam dalam organisasi tersebut.

Fayez menunjukkan bahwa resolusi tersebut menekankan semua aspek sikap Yordania di kota tua Yerusalem dan temboknya, termasuk situs suci Islam dan Kristen di kota yang diduduki.

Dia mencatat bahwa resolusi tersebut mengulangi pertimbangan semua prosedur Israel yang bertujuan untuk mengubah sifat kota suci dan status hukum quo sebagai "batal demi hukum."

Resolusi tersebut menyerukan Israel untuk menghentikan prosedur ilegal dan sepihak di Masjid Al Aqsa / Al Haram Al Sharif dan di kota tua dan temboknya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania mengatakan bahwa resolusi tersebut juga menekankan 19 resolusi dewan dan 10 resolusi Komite Warisan Dunia di Yerusalem, yang semuanya menyatakan kekecewaan atas kegagalan Israel, sebagai kekuatan pendudukan, untuk menghentikan penggalian dan pekerjaan terowongan serta semua tindakan ilegal lainnya di Yerusalem Timur sebagaimana diatur oleh hukum internasional.

Resolusi tersebut juga menyerukan untuk mempercepat prosedur untuk menunjuk perwakilan permanen untuk direktorat jenderal di kota tua Yerusalem guna memantau semua prosedur di bawah yurisdiksi organisasi dan mengirim misi pengamatan interaktif dari UNESCO ke Yerusalem untuk mendeteksi semua pelanggaran yang dilakukan oleh Israel.

(T.RA/S: WAFA)

leave a reply
Posting terakhir

UNESCO Tetapkan 2 Resolusi Terkait Palestina

Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina, Riyadh Al-Maliki, menekankan bahwa kedua keputusan tersebut ditetapkan dengan suara bulat sehubungan dengan pelanggaran Israel terhadap hak-hak rakyat Palestina.