London, SPNA - Lebih dari 50 mantan menteri luar negeri, perdana menteri dan pejabat senior internasional, termasuk dua mantan Menteri Konservatif Inggris, menandatangani surat terbuka yang mengecam intervensi politik dalam upaya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menyelidiki kejahatan perang Israel di Palestina.
Dalam surat terbuka yang dikirim ke surat kabar The Guardian, para pejabat tersebut menjelaskan bahwa setiap upaya yang mendiskreditkan ICC dalam mencari keadilan dan akuntabilitas tidak akan ditoleransi.
The Guardian pada Selasa (31/05/2021) merilis bahwa surat tersebut dibuat menyusul langkah-langkah pemerintahan Trump yang menjatuhkan sanksi kepada para pejabat ICC- yang telah dibatalkan oleh pemerintahan Biden- dan juga sebagai teguran kepada Boris Johnson, perdana menteri inggris.
Bulan lalu, Johnson mengatakan bahwa penyelidikan ICC yang dibuka pada Maret lalu memberi “kesan sebagai serangan parsial dan merugikan terhadap seorang teman atau sekutu Inggris,” merujuk pada negara pendudukan Israel.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga mengklaim bahwa investigasi ICC akan menjadi “antisemitisme murni.”
Mengecam “meningkatnya serangan terhadap ICC, para staf dan kelompok masyarakat sipil bekerja sama,” mengidentifikasi langkah pemerintahan Trump dalam melawan mahkamah sebagai bagian dari tren yang lebih luas.
“Kami menyaksikan dengan keprihatinan yang serius perintah eksekutif yang dikeluarkan di Amerika Serikat oleh mantan presiden Donal Trump dan sanksi yang ditujukan terhadap staf pengadilan dan keluarga mereka,” ungkap surat tersebut.
“Yang sangat mengkhawatirkan saat ini adalah kritik publik yang tidak beralasan terhadap pengadilan mengenai penyelidikannya atas dugaan kejahatan yang yang dilakukan di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk tuduhan antisemitisme yang tidak berdasar.”
“Telah ditetapkan dan diakui bahwa pertanggungjawaban semua pihak yang berkonflik atas pelanggaran hak yang serius sangat penting dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan abadi. Hal ini terjadi di Israel-Palestina, seperti halnya di Sudan, Libya, Afganistan, Mali, Banglades/Myanmar, Kolombia, dan Ukraina.”
“Upaya untuk mendiskreditkan mahkamah dan menghalangi pekerjaannya tidak dapat ditoleransi jika kita serius dalam mempromosikan dan menegakkan keadilan secara global,” tambah para penandatangan.”
“Pengadilan pidana internasional adalah alat penting untuk tujuan tersebut, dan menjadi kewajiban kita untuk melindungi independensinya dan memperkuat kemampuannya Sebaliknya, menantang independensi pengadilan berarti menantang perlindungan tatanan berbasis aturan global.”
Penandatangan surat tersebut berasal dari berbagai spektrum politik Eropa, diantaranya mantan menteri kabinet Konservatif Sayeeda Warsi dan Chris Patten; Douglas Alexander, mantan menteri luar negeri Partai Buruh untuk pembangunan internasional; Sir Menzies Campbell, mantan pemimpin partai Demokrat Liberal; dan Ben Bradshaw, mantan menteri negara Buruh di Kementerian Luar Negeri.
Tak luput pula sejumlah mantan perdana menteri, diantaranya Jean-Marc Ayrault dari Prancis, Gro Harlem Brundtland dari Norwegia, John Bruton dari Irlandia, Ingvar Carlsson dari Swedia, dan Massimo d'Alema dari Italia. Mantan sekretaris jenderal NATO Javier Solana, dan Hans Blix, mantan direktur jenderal Badan Energi Atom Internasional juga termasuk diantara para penandatangan.
(T.RA/S: QNN)
