Shtayyeh Minta Amerika Hentikan Yahudisasi Yerusalem

Mohammad Shtayyeh menegaskan kembali bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik dan meminta pihak Amerika Serikat melakukan segala upaya untuk menghilangkan hambatan solusi tersebut, serta melakukan upaya penyelesaian konflik.

BY 4adminEdited Thu,16 Jun 2022,01:28 PM

Ramallah, SPNA - Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, pada Rabu (15/06/2022), meminta pemerintah Amerika Serikat untuk campur tangan dalam menghentikan segala upaya Israel yang melakukan yahudisasi kota Yerusalem dan ingin membagi Masjid Al-Aqsha.

Menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Perdana Menteri Palestina, Shtayyeh menuntut Asisten Menteri Luar Negeri AS, Barbara A.Leaf, dan wakilnya Hady Amr, selama pertemuan di Ramallah. Shtayyeh menekankan pihak Amerika untuk terlibat dalam menghentikan semua tindakan Israel dalam upaya melakukan yahudisasi kota Yerusalem dan membagi kompleks Masjid Al-Aqsha secara ruang dan waktu.

Perdana Menteri Palestina bersama delegasi AS membahas perkembangan terbaru dan situasi di wilayah Palestina sebagai akibat dari eskalasi Israel atas tindakan dan pelanggaran terhadap Palestina dan tempat-tempat suci Palestina.

Mohammad Shtayyeh menegaskan kembali bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik dan meminta pihak Amerika Serikat melakukan segala upaya untuk menghilangkan hambatan solusi tersebut, serta melakukan upaya penyelesaian konflik.

Mohammad Shtayyeh juga menekankan pentingnya pembukaan kembali konsulat AS di Yerusalem, termasuk menghapus Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dari daftar terorisme AS, dan membuka kembali kantor PLO di Washington.

Pemerintahan mantan Presiden AS, Donald Trump, menutup Konsulat AS di Yerusalem pada 2019 dan memindahkan Kedutaan Besar AS untuk Israel dari awalnya di Tel Aviv ke Yerusalem.

Wakil Menteri Luar Negeri AS Barbara A.Leaf tiba di Ramallah, pada Sabtu, di mana ia bertemu dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, di sela-sela kunjungannya selama beberapa hari.

Presiden AS, Joe Biden, direncanakan akan mengunjungi Israel dan Otoritas Palestina pada Juli. Kunjungan ini akan menjadi kunjungan pertama Joe Biden ke kawasan itu, sejak memerintah di Gedung Putih pada awal 2021.

Otoritas pendudukan Israel, sebagaimana dilansir Palinfo, pada Senin (13/06/2022), terus melakukan yahudisasi Masjid Al-Aqsha dan Yerusalem berdasarkan prinsip pembagian berdasarkan ruang dan waktu melalui penetapan dan pelaksanaan rencana permukiman bernilai miliaran shekel. Hal ini dilakukan di tengah serbuan berulang-ulang yang terjadi hampir setiap hari untuk mengontrol kompleks Masjid Al-Aqsha.

Pengamat Yerusalem memperingatkan upaya Israel untuk meloloskan proyek yang telah direncanakan sebelumnya oleh para rabi ekstremis yang berusaha untuk mewujudkan kehadiran umat Yahudi secara langsung dan permanen di Yerusalem. Pengamat Yerusalem menyebut dampaknya akan sangat besar dan dapat terjadi pecahnya perang nyata di Yerusalem dan wilayah Palestina.

Kepala Pusat Internasional Yerusalem, Hassan Khater, percaya bahwa upaya otoritas pendudukan Israel untuk membangun rantai atau sabuk permukiman berupa kawasan “isolasi” di sekitar Masjid Al-Aqsha muncul dalam kerangka kebijakan yahudisasi Israel untuk mengontrol kompleks Masjid Al-Aqsha dan Yerusalem.

“Pihak berwenang Israel bertujuan membangun sabuk permukiman baru dengan membangun taman alkitabiah yang bersifat historis dan religius dengan memotong (mencaplok) sebidang tanah, yang akan mengisolasi Masjid Al-Aqsha dari sisi timur dan selatan,” kata Hassan Khater

(T.FJ/S: RT Arabic, Palestina Today)

leave a reply
Posting terakhir

Palestina Minta Amerika dan Uni Eropa Hentikan Penghancuran Rumah di Yerusalem

Kemlu menyebut bahwa sistem peradilan merupakan salah satu senjata otoritas pendudukan Israel yang berupaya menekan penduduk Palestina, melakukan upaya Yahudisasi Yerusalem, dan menggusur penduduk asli Yerusalem, melalui pembersihan etnis yang paling mengerikan dan penuh kebencian yang dilakukan oleh Israel dan pemerintahnya.