Yerusalem, SPNA - Orang-orang Palestina di Yerusalem sedang menunggu pembukaan tahun ajaran baru 2023/2024, di tengah perubahan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Israel, yang bertanggung jawab untuk mengelola pendidikan di Yerusalem yang diduduki, bekerja sama dengan pemerintah kotamadya otoritas pendudukan Israel, yang bertujuan untuk menggantikan kurikulum pendidikan.
Pemerintah otoritas pendudukan Israel berencana untuk mengganti kurikulum nasional Palestina dengan kurikulum Israel atau kurikulum Palestina yang dipalsukan agar sesuai dengan agenda Zionis Israel di sebagian besar sekolah di Yerusalem. Tindakan ini terjadi di tengah penolakan terhadap sekolah-sekolah yang tunduk pada kotamadya Zionis Israel dan Kementerian Pendidikan Israel.
Keadaan menjadi lebih berbahaya bagi pendidikan dan narasi Palestina, di tengah deklarasi otoritas pendudukan Israel untuk memberlakukan tindakan tegas dan yahudisasi total terhadap sekolah-sekolah di Yerusalem, di mana otoritas pendudukan Israel melarang pembukaan sekolah baru yang tidak sesuai dengan persyaratan Israel yang mengharuskan kurikulum Israel.
Pengamat menunjukkan bahwa setiap sekolah swasta nasional Palestina ditutup oleh rezim otoritas pendudukan Israel karena menolak kurikulum Israel, sedangkan sebaliknya sekolah yang menawarkan kurikulum Israel dibuka. Hal ini memaksa orang-orang Palestina di Yerusalem untuk mendaftarkan anaknya di sekolah dengan kurikulum Israel, akibat kurangnya ruang kelas dan sulitnya akses pendidikan di Yerusalem.
Otoritas pendudukan Israel juga memanfaatkan situasi ekonomi yang sulit dan ketidakmampuan orang tua untuk mendaftarkan anak mereka di sekolah nasional Palestina dan kurangnya kursi di ruang kelas yang ada.
Kurikulum Palsu dan “Sekolah Muqaawalah”
Direktur Jenderal Komisi Yerusalem di Kementerian Pendidikan Palestina, Dima Al-Samman, percaya bahwa orotitas pendudukan Israel sedang melakukan operasi besar-besaran di Yerusalem, yang telah berkembang secara signifikan di tahun ini dan tahun baru untuk menyerang kurikulum Palestina.
Hal ini menunjukkan bahwa otoritas pendudukan Israel tidak puas dengan memerangi kurikulum Palestina. Otoritas pendudukan Israel mengklaim bahwa kurikulum Palestina “kurikulum yang menghasut dan menyebarkan ujaran kebencian.
Zionis Israel mulai mulai menerapkan rencana untuk menjangkau 98 persen sekolah di Yerusalem untuk mengajarkan kurikulum Israel. Selebihnya hanya 2 persen yang mengajar kurikulum asing.
Al-Samman menunjukkan bahwa ada beberapa jenis sekolah di Yerusalem, di antaranya “sekolah muqaawalah” atau sekolah kontrak. Sekolah ini berlisensi dan diakui, tetapi tidak resmi, dinamakan sekolah kontrak karena manajemennya bekerja sama atau menjalin kontrak dengan dinas pendidikan Israel. Ini merupakan sekolah swasta yang mengajarkan kurikulum Israel. Selanjutnya ada sekolah kota dan sekolah dinas pendidikan Israel. Ketiga jenis sekolah tersebut menghimpun 54 persen siswa Yerusalem pada saat ini.
Al-Samman menyebutkan bahwa sekolah Palestina yang mengajar kurikulum nasional Palestina menghimpun sekitar 34 persen siswa. Sementara itu, 11 persen merupakan sekolah yang berafiliasi dengan Departemen Wakaf Islam, dan 1 persen sekolah yang dibiayai oleh Lembaga PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Al-Samman menambahkan bahwa otoritas pendudukan Israel secara khusus menargetkan sekolah-sekolah swasta tahun ini, di mana pemerintah kotamadya Israel menyerbu sekolah tersebut secara langsung, di mana aktivitas pendidikan dan kurikulum dipantau, serta diancam tutup.
Al-Samman bahwa dengan memaksakan kurikulum yang telah dipalsukan oleh otoritas pendudukan Israel kepada sekolah-sekolah di Yerusalem, otoritas pendudukan Israel telah melanggar lima hak pendidikan dan siswa sekolah.
“Memaksakan kurikulum yang dipalsukan melanggar lima hak. Pertama, hak Pusat Penanggungjawab Kurikulum yang bertanggung jawab terhadap kurikulum, yang memiliki hak cipta, penerbitan, dan distribusi. Kedua, pelanggaran hak pencipta yang dilanggar sehingga terjadi pengubahan dan pemalsuan, akan tetap nama pencipta (pembuat kurikulum) masih tertera di buku. Ketiga, pelanggaran hak wali untuk memilih kurikulum yang sesuai bagi anak-anaknya, yang merupakan hak yang dijamin semua perjanjian internasional. Kemudian, pelangggaran hak siswa yang diberikan informasi palsu yang bertentangan dengan keyakinannya. Terakhir adalah hak-hak sekolah yang dilanggar dengan memaksakan kurikulum palsu pada sekolah tersebut,” kata Al-Samman.
Dima Al-Samman menyebutkan bahwa pemerintah kotamadya pendudukan Israel menolak untuk mengajarkan kurikulum Palestina di sekolah-sekolah di bawah pemerintahannya. Mereka menerapkan kurikulum yang dipalsukan agar sesuai dengan narasi Zionis Israel, dengan cara mencetak ulang kurikulum Palestina dan memasukkan narasi Zionis Israel.
Pemerintah kotamadya pendudukan Israel menghapus semua yang berhubungan dengan kurikulum nasional Palestina, dan menambahkan hal yang sesuai dengan tujuan Zionis Israel. Dima Al-Samman menyebut bahwa otorias pendudukan Israel mengontrol 90 persen sekolah swasta yang mendapatkan alokasi dari pemerintah Israel. Ia mengatakan mencatat bahwa pendidikan dan kesehatan adalah hak orang-orang yang di wiliyah yang diduduki yang harus diberikan oleh negara yang menduduki atau menjajah
Al-Samman mengenang sikap terhormat orang-orang Palestina di Yerusalem selama pendudukan Yerusalem pada tahun 1967, ketika mereka bersikeras untuk tetap berpegang pada kurikulum Yordania di sekolah-sekolah dan menolak kurikulum Israel. Sekolah wakaf Islam, sekolah swasta, dan sekolah khusus nasional dibuka.
“Pada tahun 2000, kita memiliki kurikulum Palestina yang menyatukan dua sayap tanah air di Tepi Barat dan Gaza, membahas tema-tema dan mencerminkan budaya nasional siswa (Palestina) serta warisan sejarah dan peradaban mereka. Negara-negara donor pun mengadopsi pencetakan buku-buku dan kurikulum ini. Namun, akhirnya mereka ditekan agar menghentikan dana pencetakan dengan dalih dan pembenaran yang lemah dan tidak valid, sementara kurikulum Israel penuh dengan hasutan untuk membunuh dan membenci orang Arab dan orang Palestina,” kata Al-Samman.
Israel Berusaha Yahudisasi Narasi Palestina tentang Yerusalem
Otoritas pendudukan Israel menyuntikkan racun ke dalam kurikulum pendidikan, yang dengan berbagai cara bertujuan untuk mengasingkan penduduk Palestina dari tanah dan tanah air mereka.
"Hampir 85.000 siswa yang belajar di 90 sekolah menghadapi bahaya yahudisasi kurikulum dan pemaksaan kurikulum pendidikan Israel. Otoritas pendudukan Israel tidak mengizinkan pembangunan sekolah baru, sedangkan kota Yerusalem sudah sangat butuh pembangunan 1.200 unit ruang kelas baru, agar semua siswa Yerusalem dapat mengikuti pendidikan,” kata penasihat hukum kepresidenan, Ahmed Al-Ruwaidi.
Al-Ruwaidi menambahkan bahwa “perang pendidikan” bukanlah perang baru di Yerusalem. Perang ini sudah dimulai begitu pendudukan Israel atas Yerusalem pada tahun 1967. Perang ini bertujuan untuk mengakhiri aktivitas sekolah yang mengajarkan kurikulum Yordania dan menghubungkannya dengan pendidikan Israel. Namun, lembaga-lembaga pendidikan Palestina menolak dan melestarikan pendidikan Palestina di Yerusalem.
“Ada beberapa referensi bentuk pendidikan di sejumlah sekolah (di Yerusalem). Beberapa milik Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), beberapa milik Kementerian Pendidikan Palestina, beberapa milik lembaga wakaf Islam dan wakaf gereja Kristen, dan beberapa lainnya milik pemerintah kotamadya pendudukan Israel,” kata Ahmed Al-Ruwaidi.
Ia menyebutkan bahwa beberapa tahun terakhir, sekolah-sekolah “muqaawalah” atau “sekolah kontrak” yang mengajarkan seluruh kurikulum Israel telah muncul, dan berafiliasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kotamadya Pendudukan Israel. Sekolah ini bertujuan mengabaikan sejarah, budaya, dan patriotisme Palestina.
“Sekolah-sekolah ini mengabaikan orang-orang Yerusalem dan memaksakan narasi Israel,” kata Ahmed Al-Ruwaidi.
Al-Ruwaidi percaya bahwa otoritas pendudukan Israel sedang mencoba memaksakan kondisi baru di sekolah-sekolah Palestina, dengan memberikan siswa-siswa baru di Yerusalem dengan novel dan pendidikan yang dipalsukan di sekolah modern yang sedang mereka bangun, sambil mencegah perluasan dan pembangunan sekolah Palestina.
Al-Ruwaidi berkatan bahwa otoritas pendudukan Israel mencoba menghubungkan sekolah-sekolah swasta dengan memberikan dukungan, tetapi memaksakan persyaratan pada sekolah-sekolah tersebut, termasuk tidak mengajarkan kurikulum Palestina dan harus memakai konsep ataupun kurikulum Zionis Israel.
Al-Ruwaidi menyerukan aktivitas untuk memperkuat pendidikan Palestina dengan mendukung kemampuan pengembangan sekolah yang sudah ada dan mengadaptasi lebih banyak bangunan untuk dijadikan sekolah. Hal ini membutuhkan dukungan besar dari negara-negara Arab juga. Bukan hanya dari pemerintah Palestina sendiri.
“Berdasarkan hukum internasional, Israel tidak berhak memaksakan pendidikan Israel di Yerusalem, karena Israel adalah negara pendudukan dengan pendudukan militer. Penduduknya berhak belajar sesuai dengan budaya Arab-Palestina mereka,” kata Ahmed Al-Ruwaidi.
(T.FJ/S: Wafa)
