Yerusalem, SPNA - Minggu ini dan berikutnya, lebih dari 1,3 juta anak-anak Palestina akan kembali bersekolah di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan di Jalur Gaza, di tengah kondisi keamanan yang penuh gejolak. Kata Lynn Hastings, Koordinator Residen dan Kemanusiaan PBB di Wilayah Pendudukan Palestina.
“Sekolah harus menjadi tempat perlindungan di mana anak-anak belajar, berkembang dan dilindungi. Di sinilah pikiran muda didorong untuk bertanya, mengeksplorasi, dan mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Namun bagi anak-anak di Wilayah Pendudukan Palestina, tahun 2023 merupakan tahun yang sangat buruk,” katanya dalam sebuah pernyataan.
“Anak-anak kehilangan waktu belajar selama berminggu-minggu tahun ini sebagai akibat dari pemogokan berkepanjangan oleh UNRWA dan guru sekolah umum di Tepi Barat, eskalasi Mei di Gaza, dan operasi oleh pasukan Israel di kamp pengungsi Palestina di Tepi Barat,” katanya. “Semakin lama anak-anak kehilangan pendidikan, semakin sulit untuk mengganti kerugian tersebut; semua komunitas akan merasakan dampaknya.”
“Tetapi keadaannya menjadi lebih buruk,” tambah Koordinator Kemanusiaan PBB. “Sejak awal tahun ini, 42 anak Palestina telah terbunuh, 35 di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur dan tujuh lainnya di Jalur Gaza. Di Tepi Barat, jumlah total anak-anak Palestina yang terbunuh tahun ini hampir sama dengan jumlah anak-anak yang terbunuh sepanjang tahun 2022.”
Perlu diketahui dalam enam bulan pertama tahun 2023, PBB mencatat lebih dari 423 insiden berdampak pada anak-anak Palestina dan pendidikan mereka, termasuk pasukan Israel yang menembaki sekolah dan/atau siswa, melakukan operasi dan menghancurkan sekolah, pelecehan oleh pemukim dan penundaan di pos pemeriksaan yang berdampak pada sekitar 50.000 orang anak-anak.
Tiga sekolah dihancurkan oleh otoritas Israel dalam 12 bulan terakhir, yang terakhir terjadi pada tanggal 17 Agustus, di desa Ein Samiya, hanya beberapa hari sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Lima puluh delapan sekolah lainnya saat ini berada di bawah perintah penghancuran sebagian, penghancuran total dan sebagian lagi dalam bentuk perintah penghentian kerja.
“Semua pihak harus mematuhi kewajibannya untuk melindungi anak-anak dan mencegah mereka terpapar segala bentuk kekerasan. Akses yang aman ke pendidikan adalah hak dasar semua anak yang harus dilindungi dan dijaga setiap saat oleh semua pihak,” kata Hastings, seraya menambahkan, “Dan kami, sebagai komunitas internasional harus berbuat lebih banyak untuk memastikan ada sumber daya yang cukup untuk rakyat Palestina. Otoritas, UNRWA, dan dukungan untuk Rencana Tanggap Kemanusiaan untuk menyediakan pendidikan yang konsisten, aman, dan berkualitas tinggi bagi semua anak Palestina.”
(T.HN/S: Wafa)
