Brussel, SPNA - Wakil Perdana Menteri Belgia, Petra De Sutter, pada Jumat (19/04/2024), mengatakan bahwa negaranya akan memimpin inisiatif untuk meninjau kembali perjanjian yang memberikan hak istimewa perdagangan dan ekonomi kepada Israel di pasar Uni Eropa.

Petra De Sutter menyatakan bahwa Belgia akan memimpin inisiatif untuk meninjau kembali Perjanjian Asosiasi antara Uni Eropa dan Israel dan menyerukan pengenaan bea masuk terhadap produk-produk dari pemukiman Yahudi.

Petra De Sutter juga menegaskan bahwa negaranya akan ikut mensponsori resolusi PBB yang mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB.

Pada Kamis malam, Amerika Serikat menggunakan hak veto untuk membatalkan rancangan resolusi Arab di Dewan Keamanan yang menuntut agar Palestina diberikan keanggotaan penuh di PBB. Palestina gagal menjadi negara berdaulat dan merdeka akibat veto Amerika ini.

Sebelumnya, Spanyol dan Irlandia juga telah menyerukan peninjauan segera terhadap perjanjian perdagangan yang memberi Israel banyak hak istimewa di pasar Uni Eropa. Permintaan Spanyol-Irlandia itu muncul ketika Israel melanjutkan perang dahsyatnya di Jalur Gaza sejak Oktober 2023.

Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Spanyol, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, dan Irlandia, Leo Varadkar, mengungkapkan dalam surat bersama kepada Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen , pada pertengahan Februari lalu, “keprihatinan mendalam” terhadap memburuknya situasi kemanusiaan di Jalur Gaza Palestina.

Dalam suratnya, Spanyol dan Irlandia menyatakan keprihatinan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Perjanjian Asosiasi UE-Israel dan menekankan bahwa Uni Eropa harus “mengambil tindakan yang tepat” jika Israel diketahui telah melanggar kewajibannya.

Perjanjian Asosiasi antara Uni Eropa dan Israel, yang mulai berlaku pada bulan Juni 2000, memberi Tel Aviv banyak keistimewaan di pasar Uni Eropa. Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar Israel, dengan volume perdagangan keduanya mencapai 46,8 miliar euro pada tahun 2022.

Pasal 2 perjanjian tersebut, yang juga dirujuk oleh para pemimpin Spanyol dan Irlandia, menetapkan bahwa Israel harus menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.

Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, pada Jumat (19/04), mengumumkan bahwa sejak 7 Oktober 2023 lalu, serangan pemboman dan genosida Israel di Jalur Gaza telah telah membunuh 34.012 orang dan melukai 76.833 lainnya, di mana mayoritas korban korban jiwa pemboman Israel adalah anak-anak dan perempuan.

Sementara itu, berdasarkan laporan pihak berwenang Jalur Gaza dan organisasi internasional, lebih dari 85 persen atau sekitar 2 juta penduduk Palestina di Jalur Gaza terpaksa harus mengungsi setelah kehilangan tempat tinggal dan penghidupan akibat pemboman Israel. Israel terus melakukan kejatahan terhadap kemanusiaan dan hukum internasional, tanpa mendapatkan konsekuensi apa pun dari dunia internasional

(T.FJ/S: Palinfo)