Washington, SPNA – Delegasi pertama Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, menyatakan bahwa Amerika Serikat tampil menyedihkan saat menjelaskan alasan penggunaan "veto" terhadap rancangan resolusi keanggotaan Palestina di PBB.
“Salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB menentang hal ini. Amerika Serikat menggunakan hak vetonya. Mereka dengan jelas menyatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat dan tampaknya hubungan Israel dengan negara-negara tetangga Arabnya perlu dinormalisasi terlebih dahulu. Hal ini terlihat menyedihkan,” ujar Polyansky seperti dikutip dari Rt Arabic, Kamis (18/04/2204).
Dia juga menegaskan bahwa Rusia mendukung keanggotaan Palestina secara penuh di PBB. “Dengan percaya diri, hati nurani yang bersih, kami sepenuh hati mendukung rancangan resolusi tersebut.”
Sementara itu, Wakil Tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, juga menegaskan bahwa Washington menunjukkan wajah mereka yang sesungguhnya terhadap Palestina setelah mereka menolak menerima keanggotaan penuh di PBB pada pemungutan suara di Dewan Keamanan.
Sebelumnya Amerika Serikat dilaporkan menggunakan hak veto untuk menghalangi upaya Palestina menjadi anggota penuh di PBB. Resolusi yang diusulkan oleh Aljazair dan didukung oleh 12 negara DK PBB menjadi buntu hanya karena veto Amerika Serikat.
Pemungutan suara dilakukan pada hari Kamis, 18 April 2204, dan ini merupakan kali keempat sejak serangan Hamas pada 7 Oktober di mana Amerika Serikat menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi Israel dari tekanan hukum dan dunia internasional.
Pada bulan Maret sebelumnya, AS memilih untuk abstain atas RUU gencatan senjata di Gaza atas tekanan dunia internasional terhadap kebijakan Israel terhadap Gaza.
Amerika Serikat sebelumnya berharap dapat membujuk negara-negara anggota lainnya untuk memberikan suara “tidak” pada rancangan resolusi tersebut, sehingga AS dapat menghindari penggunaan hak veto.
Pemerintahan Biden menyatakan bahwa sebelum Palestina dapat menjadi anggota PBB, harus ada kesepakatan yang dinegosiasikan antara Palestina dan Israel, yang pada tahun 1967 merebut wilayah yang dicari Palestina sebagai bagian dari tanah air mereka yang merdeka.
Untuk diterima sebagai anggota baru, Palestina memerlukan persetujuan dari setidaknya sembilan anggota dan tidak ada veto, diikuti oleh dua pertiga mayoritas anggota di Majelis Umum PBB.
Ini bukan pertama kalinya upaya Palestina untuk mendapatkan keanggotaan penuh PBB digagalkan. Pada 2011, Majelis Umum PBB memilih untuk meningkatkan status Palestina menjadi “negara pengamat non-anggota”, seperti halnya Vatikan.
Meskipun Palestina tidak memiliki hak suara di Majelis Umum, mereka tetap dapat berpartisipasi di badan-badan PBB, seperti Pengadilan Kriminal Internasional.
(T.RS/S:RtArabic)
