Jakarta, SPNA - Indonesia mengecam deklarasi Israel pada pekan lalu, yang menyatakan negara tersebut sebagai negara bangsa Yahudi, yang mungkin akan mengecilkan kemungkinan menemukan solusi atas konflik Israel-Palestina.
"Pengesahan undang-undang ini telah menafikkan hak-hak warga Palestina di Israel," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada wartawan di Jakarta pada Senin (23/07/2018).
Knesset mengadopsi undang-undang tersebut pada hari Kamis yang mendefinisikan Israel sebagai negara bangsa bagi orang Yahudi. Undang-undang yang kontroversial itu menjadikan bahasa Ibrani sebagai bahasa nasional negara dan memberi hak kepada orang Yahudi untuk penentuan nasib sendiri.
Undang-undang itu secara efektif menurunkan martabat bahasa Arab sebagai bahasa resmi bagi warga yang memiliki "status khusus", yang akhirnya menimbulkan kekhawatiran bahwa undang-undang itu akan digunakan untuk mendiskriminasi warga Arab Israel.
Minoritas Arab memenuhi sekitar 20 persen dari penduduk Israel yang berjumlah sembilan juta jiwa.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggambarkan bahwa hukum itu sebagai "momen yang menentukan" dalam sejarah negaranya dan untuk Zionisme.
Retno menyuarakan keprihatinan bahwa undang-undang itu mungkin akan membuat solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina menjadi tidak mungkin.
Negara-negara lain, termasuk Mesir, Arab Saudi dan Turki, juga mengkritik undang-undang baru ini.
Turki mengecamnya sebagai "rasis," sementara Uni Eropa juga menyatakan keprihatinan bahwa itu akan mempersulit upaya untuk mencapai solusi dua negara, menurut laporan Reuters.
Indonesia, yang telah menjadi pendukung kemerdekaan Palestina, mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada bulan Juli untuk mempercepat penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan Israel.
(T.RA/S: Jakarta Globe)
