Den Haag, SPNA - Pemerintah Palestina secara resmi mengajukan tuntutan terhadap Amerika Serikat di Pengadilan Internasional di Den Haag, Belanda karena menetapkan Al-Quds ibukota bagi Israel.
Mahkamah Internasional dalam keterangannya, Jum’at (28/09/2018) mengatakan bahwa pihak Palestina memandang bahwa keputusan AS tersebut melanggar perjanjian tahun 1961.
Hubungan Palestina dan Israel yang didukung AS memburuk akibat langkah politik mereka yang merugikan Palestina.
Awal Desember lalu Trump mendeklarasikan bahwa Al-Quds ibukota resmi Israel. Meskipun ditentang Majelis Umum PBB, AS juga bersikeras merelokasi kedubesnya ke kota suci tersebut Mei lalu.
Selain itu Pemerintah Israel juga menetapkan UU Negara Kebangsaan Yahudi dimana penganut Yahudi adalah satu-satunya yang berhak menetukan masa depan di wilayah yang diduduki Israel.
Hal ini ditentang pemerintah Palestina yang sejak dulu telah menyatakan bahwa Yerusalem Timur (mencakup Masjid al-Aqsa) adalah ibukota Negara.
Akibatnya, Pemerintah AS menghentikan aliran dana terhadap UNRWA yang telah menampung 5 juta pengungsi Palestina sejak 1948 silam.
Selain itu AS juga menutup kantor perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington serta mengusir Dubes Palestina di AS minggu lalu.
Minggu lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam wawancara dengan radio Israel, menyatakan akan terjadi ledakan masa di Tepi Barat.
Pernyataan Abbas tersebut juga dibenarkan oleh Ketua Staf Tinggi Angkatan Darat Israel, Gadi Eizenkot.
Eizenkot juga menambahkan bahwa tekanan terhadap pemerintah Palestina yang dilakukan Amerika Serikat akan memberikan dampak negatif terhadap Israel.
“Keputusan Amerika Serikat menghentikan dana bantuan terhadap pemerintah Palestina akan memberikan dampak buruk terhadap Israel serta mengacaukan situasi di kawasan,’’ ujarnya.
(T.RS/S:Maannews)
