Uni Eropa Kecam pembangunan hunian ilegal Israel di Al-Quds

Melalui pernyataan Dewan Kementerian Luar Negeri, Uni Eropa menegaskan menolak keras politik permukiman Israel, seperti perampasan lahan dan penggusuran rumah warga.  “Langkah Israel tersebut bertentangan dengan hukum internasional yang akan mengancam solusi dua Negara,” seperti dikutip Rt Arabic.

BY adminEdited Sat,27 Apr 2019,02:59 PM

Brussel, SPNA - Delegasi Negara-negara Uni Eropa menyatakan penolakannya atas kebijakan Israel menggusur sejumlah rumah warga Palestina di kota Al-Quds,  17 April lalu.

Berdasarkan laporan dilansir Maannews, Jum’at (26/04/2019) Delegasi Uni Eropa meminta kepada Pemerintah Israel untuk mempertimbangkan kembali rencana penggusuran rumah warga Palestina t di lembah Yasul, Silwan.

Melalui pernyataan Dewan Kementerian Luar Negeri, Uni Eropa menegaskan menolak keras politik permukiman Israel, seperti perampasan lahan dan penggusuran rumah warga.  “Langkah Israel tersebut bertentangan dengan hukum internasional yang akan mengancam solusi dua Negara,” seperti dikutip Rt Arabic.

Sementara itu,  Dewan HAM PBB juga mengecam penggusuran rumah warga Palestina di desa Khan Al-Ahmar di kota Al-Quds bagian timur.

Pertengahan April lalu, anggota Partai Likud, Yisrael Katz, mengatakan bahwa pemerintahan baru Netanyahu akan meningkatkan okupasi Israel terhadap wilayah Tepi Barat Palestina.

Langkah ini akan  dilakukan melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Katz juga menjelaskan bahwa pemerintah Israel baru akan berafiliasi kepada sayap kanan, bukan pemerintahan bersatu.

Untuk kelima kalinya Netanyahu dinobatkan menjadi Perdana Menteri setelah Partai Likud yang dipimpinnya berhasil memperoleh 37 kursi di Parlemen.

Likud berhasil menang tipis dari Aliansi Biru Putih yang dipimpin Mantan Jenderal Israel, Benny Gantz yang memperoleh 36 kursi.

Meskipun menang tipis namun hal ini tidak menghalangi Netanyahu untuk membentuk pemerintahan baru.

Netanyahu berhasil memenangkan pemilu meskipun menghadapi tuduhan korupsi dan suap dalam tiga kasus. Dia juga menjadi Perdana Menteri dengan masa jabatan terpanjang dalam sejarah Israel.

PM Israel tersebut menegaskan akan mendirikan pemerintahan sayap kanan yang melibatkan Avigdor Lieberman, Menhan Israel yang undur diri.

Surat kabar Israel Kan, melaporkan bahwa sejak Selasa malam Netanyahu telah menghubungi Pemimpin Partai “Yisrael Beiteinu”, Avigdor Lieberman untuk mendirikan koalisi sayap kanan.

“Pemerintah Israel saat ini akan bekerja cepat untuk membangun pemerintahan kebangsaan Yahudi  sayap kanan bersama koalisi. Lieberman adalah bagian dari meeka,” terang Katz.

Pertengahan Juli lalu, pemerintah Israel mengesahkan UU kebangsaan Yahudi yang memberikan hak eksklusif bagi warga Yahudi untuk menentukan nasib mereka sendiri dan menghapus bahasa Arab dari bahasa nasional. UU tersebut menuai gelombang protes karena menjadikan komunitas Arab warga kelas dua.

(T.RS/S:RtArabic)

leave a reply