Edinburgh, SPNA – Parlemen Skotlandia, Selasa (03/09/2019), mendiskusikan kemungkinan pengakuan negara tersebut terhadap kedaulatan Palestina.
Opini itu diajukan oleh beberapa anggota Parlemen yang memiliki hubungan darah dengan Palestina. Selain itu, terdapat permintaan dari Duta Besar Palestina di Inggris, Husam Zamlot, untuk mengakui kedaulatan negaranya.
Menurutnya Palestina berhak mendapatkan pengakuan negara internasional sebagaimana Israel yang telah memperoleh pengakuan.
Zamlot juga menambahkan bahwa kejahatan yang dilakukan Israel saat ini terhadap warga Palestina menjadikan kedua belah pihak kecil kemungkinan untuk duduk satu meja.
Salah satu kejahatan tersebut adalah keinginan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk terus memperluas permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat.
Kebijakan ilegal ini sayangnya juga didukung oleh Amerika Serikat, negara yang mengklaim diri sebagai entitas demokrasi yang menawarkan perdamaian untuk seluruh dunia.
“Pembangunan permukiman baru tidak hanya akan menghilangkan kemungkinan damai, tapi juga merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Undang-Undang Internasional,” tulis Zamlot dalam surat permohonannya.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Minggu (01/09/2019), kembali tunjukkan niatnya untuk menguasai seluruh wilayah Palestina Tepi Barat.
Dalam pidato pembukaan tahun ajaran baru, di salah satu permukiman ilegal Yahudi Tepi Barat, Permukiman Al-Kana, Netanyahu mengatakan, “Kita akan membangun rumah kita, ini adalah tanah kita dalam sejarah lama.”
Pernyataan serupa pernah disampaikan Netanyahu pada bulan Juli lalu. Ia mengatakan tidak akan pernah membiarkan satupun permukiman ilegal di Tepi Barat untuk dibongkar.
Sedangkan terkait tekanan dunia internasional atas keberadaan permukiman tersebut, PM Israel mengatakan, “Itu hal biasa yang telah kita lewati selama bertahun-tahun.”
“Kita tidak sedang membangun di atas tanah orang lain,” tambah Netanyahu meyakinkan.
Pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat sejatinya merupakan batu penjegal perdamaian antara pemerintahan Palestina dan Israel. Pemerintah Palestina enggan menerima perjanjian damai selama permukiman Yahudi tersebut tidak dibongkar.
Di pihak lain, Israel besikeras mempertahankan permukiman mereka, dan berusaha untuk memperluasnya.
(T.HN/S: Palsawa)
