New York, SPNA - PBB merilis laporan yang menyerukan diakhirinya semua tindak kekerasan terhadap warga sipil Yaman. Kepada pihak-pihak terkait, PBB meminta untuk mengambil langkah-langkah perlindungan terhadap warga sipil dan memastikan keadilan bagi para korban.

Laporan, yang disampaikan oleh Panel Ahli Internasional dan Regional Terkemuka tentang Yaman, mengangkat judul "Yaman: Kegagalan Bersama, Tanggung Jawab Bersama."

Dalam laporannya itu, Panel yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB menemukan alasan masuk akal yang menjadikan warga sipil terus menjadi tumbal dari konflik di negara tersebut.

Sebagian kejahatan terhadap warga sipil dapat dianggap sebagai pelanggaran berat bagi Hukum humaniter internasional.

Para Ahli menyimpulkan bahwa pemerintah Yaman, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, Houthi serta Komite Populer mereka, mendapatkan keuntungan besar dari kurangnya perhatian dunia terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia yang mereka lakukan.

Laporan itu juga mendesak negara-negara lain untuk tidak terlibat dalam jaringan pemasok senjata yang dapat digunakan dalam konflik. Selain itu, Panel meminta semua pihak untuk memberikan prioritas perlindungan terhadap warga sipil.

PBB melalui laporan tersebut juga mengutuk aksi sebagian pihak yang menghalangi proses pendistribusian bantuan kemanusiaan untuk warga.

Ketua kelompok para ahli HAM PBB tersebut, Kamal Al-Jandubi mengatakan, "Lima tahun setelah konflik, pelecehan terhadap warga sipil Yaman terus berlanjut, dengan penderitaan rakyat dan tidak adanya langkah-langkah internasional untuk meminta pertanggungjawaban berbagai pihak pihak. Komunitas internasional harus melipatgandakan upayanya untuk membebaskan warga Yaman dari ketidakadilan yang terus terus berlanjut."

(T.HN/S: News.Un)