Yerusalem, SPNA - Menteri Luar Negeri Israel Yisrael Katz memerintahkan jawatannya untuk memulai rencana melawan upaya Turki untuk menjaga situs-situs Islam di Yerusalem. Turki, seperti diketahui, melakukan langkah-langkah untuk melindungi identitas Muslim dan Palestina dan mencegah "Yudaisasi Yerusalem."
Kementerian Luar Negeri Israel akan menerapkan beberapa upaya, seperti melarang Ikhwanul Muslimin, yang berbagi hubungan persahabatan dengan Partai Keadilan dan Pembangunan Turki (AKP), Israel juga akan membatasi gerak Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki (TIKA) di Israel, yang diduga menghabiskan sekitar $ 12 juta setiap tahun untuk melakukan kegiatan melawan pendudukan Israel di Yerusalem Timur.
Untuk mewujudkan rencana itu, Katz akan memaksa TIKA untuk mengkoordinasikan kegiatannya dengan otoritas Israel. Visa kepala organisasi itu pun tidak akan diperbaharui. Dengan demikian, status diplomatik TIKA akan dicabut dan menjadikannya sebagai entitas ilegal di Israel. Pembatasan komunikasi akan dilakukan antara anggota Wakaf Islam -yang bertanggung jawab untuk mengelola situs Islam di Yerusalem- dengan lembaga Turki tersebut.
"Kami tidak akan menerima situasi di mana pemerintah Turki yang dipimpin oleh Erdogan berusaha menciptakan pusat kerusuhan dan hasutan di Yerusalem melalui pendanaan dan mengadakan kegiatan radikal Islam," kata Katz.
Ia mengatakan bahwa dirinya akan mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk "menarik permadani untuk kegiatan Turki di Yerusalem timur guna meningkatkan kedaulatan Israel di semua bagian kota."
Dikatakannya, "Pernyataan Erdogan bahwa Yerusalem adalah milik semua umat Islam tidak berdasar."
Di saat Katz melontarkan tuduhannya, pihak Turki menyatakan sebaliknya. Mereka bersikeras bahwa apa yang mereka lakukan adalah upaya untuk memastikan bahwa Yordania dan kaum Muslim di Yerusalem mempertahankan manajemen mereka atas situs-situs suci dalam menghadapi ancaman terus menerus dari otoritas Israel dan pemukim Yahudi.
(T.RA/S: MEMO)
