New York, SPNA – Antonoio Guterres menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara dan keputusan DK PBB dalam menyelesaikan krisis di Palestina, serta menolak Deal of Century yang digagas Donald Trump.
"Sikap kami jelas. Kami tetap berpegang dengan hukum yang disepakati PBB dan UU Internasional terkait Palestina. Kami mendukung sepenuhnya langkah-langkah damai dalam menyelesaikan kisruh Israel dan Palestina yang menjamin solusi dua negara dengan batas wilayah yang disepakati 1967, '' ujar Guterres seperti dilansir Rt Arabic (05/02/2020).
Sebelumnya Guterrs sudah menegaskan penolakannya terhadap 'Deal of The Century' dan menegaskan bahwa konflik Israel-Palestina harus diselesaikan berdasarkan resolusi PBB dan hukum internasional.
Dalam sebuah pernyataan, dengan salinan yang dikirim ke MEMO, Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, mengatakan, "Posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada solusi dua-Negara telah ditentukan, selama bertahun-tahun, oleh Keamanan terkait. Resolusi Dewan dan Majelis Umum dimana Sekretariat terikat."
Ditambahkannya, "PBB tetap berkomitmen untuk mendukung Palestina dan Israel dalam menyelesaikan konflik berdasarkan resolusi PBB, hukum internasional, dan perjanjian bilateral dan mewujudkan visi dua Negara - Israel dan Palestina - yang hidup berdampingan dengan damai dan keamanan dalam batas yang diakui, berdasarkan garis pra-1967."
Sikap yang sama juga disampaikan oleh Uni Eropa. Penanggung Jawab Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borell menilai bahwa Deal of Century bertentangan dengan hukum internaisonal yang telah disepakati bersama.
Borell juga mengatakan bahwa EU tidak mengakui pendudukan Israel terhadap wilayah yang diduduki sejak 1967.
Deal of Century yang digagas Donald Trump untuk perdamaian di Timur Tengah menetapkan Yerusalem ibukota bersatu bagi Israel.
Berdasarkan rencana Trump, ibukota Palestina akan dipindahkan di lingkungan Arab di sisi timur tembok pemisah Al-Quds yang terpisah dari seluruh wilayah Al-Quds lainnya. Wilayah tersebut mencakup Kafr Aqab, Abu Dis dan Shuafat. Palestina dapat menamai wilayah tersebut dengan "Al-Quds" menggunakan istilah
Sementara untuk situs suci di Al-Quds akan tetap berada dibawah kuasa Israel, termasuk Masjid Al-Aqsa.
Hal ini ditentang oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang menegaskan bahwa "Yerusalem tidak dijual. Kesepakatan konspirasi AS tidak akan berlaku di Palestina karena hanya melayani kepentingan Israel,'' tegasnya.
(T.RS/S:RtArabic)
