Hebron, SPNA - Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), pada Sabtu malam (03/06/2023), mengutuk pemberian izin pemerintah pendudukan Israel kepada para pemukim Israel untuk mendirikan enam pos permukiman di daerah Masafer Yatta, selatan Hebron.

OKI menegaskan bahwa berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 tahun 2016, kebijakan pemukiman kolonial Israel di tanah Palestina yang diduduki adalah tindakan ilegal dan tidak sah.

OKI juga menegaskan pentingnya meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan permukiman ilegal yang terus dilakukan dengan merampas tanah dan hak hidup rakyat Palestina. OKI juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk ikut bertanggung jawab dalam menghentikan semua kejahatan dan kebijakan diskriminatif Israel terhadap rakyat, tanah, dan tempat-tempat suci Palestina.

Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk kebijakan otoritas pendudukan Israel yang memberi izin bagi pemukim Israel untuk mendirikan enam pos pemukiman di daerah Masafer Yatta, selatan Hebron. Sementera sebelumnya, otoritas pendudukan Israel mengeluarkan keputusan pemindahan dan pengusiran penduduk asli Palestina di kawasan tersebut dengan dalih bahwa daerah tersebut adalah “zona latihan militer dan zona tembak”.

Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pelanggaran ini mengungkap pertukaran peran nyata antara tentara pendudukan dan pemukim Israel, dengan dukungan pemerintah, dalam menyerang rakyat Palestina dalam upaya mencaplok Tepi Barat.

Pada saat ini, sekitar 700.000 pemukim Israel tinggal di permukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki, yang dirampas Israel dalam Perang 1967.

Berdasarkan hukum internasional, Tepi Barat dan Yerusalem merupakan wilayah pendudukan, dan semua kegiatan pembangunan permukiman di atas tanah Palestina tersebut adalah tindakan ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional.

(T.FJ/S: Wafa)