New York, SPNA - Majelis Umum PBB, Kamis (06/12/2018), menolak resolusi yang diajukan Amerika Serikat, yang meminta agar lembaga tersebut memberikan kecaman terhadap Hamas, kelompok Palestina mengelola Jalur Gaza yang terkepung.
Resolusi, yang didukung kuat oleh Israel, membutuhkan dua pertiga suara mayoritas dalam voting di majelis.
Usulan itu gagal, setelah 87 negara memberikan suara dengan 57 di antaranya menentang dan sebanyak 33 negara abstain.
Resolusi itu merupakan salah satu terobosan akhir duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley, di badan internasional sebelum ia meninggalkan jabatannya pada akhir tahun ini.
Haley -pembela Israel yang gigih- telah menulis surat kepada negara-negara anggota pada hari Senin untuk mendesak mereka agar memilih naskah yang dirancang AS, yang memperingatkan, "Amerika Serikat menganggap hasil dari suara ini sebagai hal yang sangat serius."
"Sebelum Majelis Umum memiliki kredibilitas mendukung kompromi dan rekonsiliasi antara Palestina dan Israel, perlu dicatat, ia tidak boleh ambigu dan tanpa syarat, mengutuk terorisme Hamas," kata Haley kepada lembaga sebelum pemungutan suara.
James Bays melaporkan untuk Al Jazeera dari markas Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa pemungutan suara kali ini menjadi pertemuan yang menegangkan sebab Majelis Umum harus memutuskan -untuk pertama kalinya- bagaimana resolusi akan dipilih.
"Pemungutan suara kali ini akan menentukan apakah (akan dipilih oleh) sebagian kecil ataukah mayoritas dua pertiga. Hasilnya sangat tipis, di mana dua pertiga (menolak resolusi yang diajukan Haley)," kata Bays.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Hamas berterima kasih kepada negara-negara anggota PBB "yang mendukung perlawanan rakyat kami dan keadilan perjuangan mereka" dan menyerang Haley dengan menyebutnya sebagai sosok yang "dikenal karena ekstremisme dan posisinya yang mendukung terorisme Zionis di Palestina".
Juru bicara Hamas Sami Abu Zahri menggambarkan pemungutan suara itu sebagai "tamparan" bagi pemerintahan Presiden Donald Trump yang telah mengambil sikap pro-Israel yang tegas dalam menangani proses perdamaian Timur Tengah.
"Kegagalan usaha Amerika di PBB merupakan tamparan bagi pemerintah AS dan pengesahan atas perlawanan," tulis Zahri di Twitter.
Mahmoud Abbas, presiden Otoritas Palestina di Tepi Barat yang diduduki, juga menyambut baik kekalahan resolusi itu dengan mengatakan, "Kepresidenan Palestina tidak akan membiarkan kecaman atas perjuangan nasional Palestina."
Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan bahwa negara-negara yang menolak rancangan resolusi harus merasa malu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji mereka yang memberikan suara mendukung (AS dan Israel).
Ali Abunimah, co-founder Electronic Intifada, sebuah publikasi berita online independen, mengatakan kegagalan usulan itu sangat signifikan.
"Resolusi ini benar-benar hanya upaya untuk mempersenjatai PBB melawan rakyat Palestina, melawan hak mereka yang sah," katanya kepada Al Jazeera.
"Resolusi itu sendiri hanya dengan jelas mengenai Israel - tidak menyebutkan pendudukan militer, pengepungan Gaza, serangan harian Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
"Kegagalan usaha Amerika di PBB merupakan tamparan bagi pemerintah AS dan pengesahan atas perlawanan," tulis Zahri di Twitter.
Mahmoud Abbas, presiden Otoritas Palestina di Tepi Barat yang diduduki, juga menyambut baik kekalahan resolusi itu dengan mengatakan, "Kepresidenan Palestina tidak akan membiarkan kecaman atas perjuangan nasional Palestina."
Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan bahwa negara-negara yang menolak rancangan resolusi harus merasa malu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji mereka yang memberikan suara mendukung (AS dan Israel).
Ali Abunimah, co-founder Electronic Intifada, sebuah publikasi berita online independen, mengatakan kegagalan usulan itu sangat signifikan.
"Resolusi ini benar-benar hanya upaya untuk mempersenjatai PBB melawan rakyat Palestina, melawan hak mereka yang sah," katanya kepada Al Jazeera.
"Resolusi itu sendiri dengan jelas hanya berbicara mengenai Israel - tidak menyebutkan pendudukan militer, pengepungan Gaza, serangan harian Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Saya pikir dunia melihatnya melalui ini dan mereka dengan tepat menolaknya."
Jalur Gaza, rumah bagi dua juta orang Palestina, telah berada di bawah blokade Israel yang melumpuhkan selama lebih dari satu dekade.
Pada tahun 2006, Hamas mengalahkan Fatah dalam pemilihan parlemen di Jalur Gaza dan, setahun kemudian, pertempuran antara faksi-faksi yang bermusuhan meletus.
Ketika Hamas akhirnya mengambil alih, Israel menanggapi dengan menegakkan blokade darat, laut dan udara di Gaza dan melarang penduduknya bekerja di Israel.
Mesir mengikutinya, secara efektif menyegel Jalur Gaza - sering digambarkan sebagai penjara terbesar di dunia - dari dunia luar.
Isolasi berkelanjutan atas Gaza telah menghancurkan perekonomiannya, meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran, kurangnya pasokan listrik dan layanan kesehatan.
(T.RA/S: Aljazeera)
