London, SPNA - Unite the Union, yang mewakili 1,2 juta pekerja di Inggris, pada hari Jumat (14/07/2023) mengeluarkan tiga mosi penting yang menegaskan kembali solidaritasnya yang berkelanjutan terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk pembebasan. Unite juga menegaskan dukungan untuk seruan Palestina untuk kampanye boikot, divestasi, dan sanksi sampai Israel mengakhirinya pelanggaran terhadap hak-hak Palestina, dan mengutuk RUU anti-boikot pemerintah yang saat ini sedang dalam tahap komite di House of Commons.

Dalam konferensinya, Unite mencatat RUU antiboikot akan melindungi perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia atau perusakan lingkungan dengan mencegah badan publik memutuskan hubungan keuangan dengan mereka atas tindakan kasar atau ilegal yang dilakukan di negara asing, kecuali secara tegas diizinkan melakukannya oleh pemerintah. Ini juga akan melanggar hak-hak anggota Skema Pensiun Pemerintah Daerah, termasuk anggota Unite the Union, yang mencegah mereka untuk memilih bagaimana gaji mereka yang ditangguhkan akan diinvestasikan.

Berbicara setelah disahkannya mosi tersebut, Direktur Kampanye Solidaritas Palestina, Ben Jamal, mengatakan, "Pada saat RUU anti-boikot Pemerintah berusaha untuk mendelegitimasi seruan Palestina untuk boikot, divestasi dan sanksi (BDS), dukungan bulat dari anggota Unite the Union pada konferensi ini untuk mosi yang menegaskan dukungan untuk BDS sangat penting. Unite telah memperjelas bahwa mereka akan terus berdiri bahu-membahu dengan rakyat Palestina dan menolak semua upaya untuk mendelegitimasi perjuangan mereka untuk pembebasan."

Mosi lebih lanjut yang disahkan tersebut menegaskan pengakuan Unite bahwa Israel mempraktikkan kejahatan apartheid dan menyerukan diakhirinya perjanjian perdagangan bebas yang diusulkan pemerintah Inggris dengan Israel.

(T.RA/S: MEMO)