Moskow, SPNA - Wakil Tetap Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, pada Selasa (26/07/2022), menegaskan bahwa Rusia akan melanjutkan upaya untuk menghidupkan kembali proses perdamaian di Timur Tengah, sambil menyebukan bahwa Washington tidak tertarik melakukan hal tersebut.
“Kami terus-menerus menyerukan agar dimulai kembali negosiasi Palestina-Israel, yang hasilnya harus berupa pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dengan mempertimbangkan kekhawatiran Israel tentang keamanan nasional,” kata Polyansky selama sesi Dewan Keamanan PBB.
Dalam hal ini, Rusia menegaskan tekad untuk bekerjasama dengan baik dalam mitra Kuartet, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas negosiasi Palestina-Israel disetujui oleh Dewan Keamanan PBB.
“Kami yakin perlu untuk mengintensifkan upaya multilateral, termasuk dalam kerangka mediator internasional Kuartet Timur Tengah,” kata Polyansky.
Polyansky menunjuk pentingnya upaya koordinasi dengan berbagai negara di kawasan tersebut. Ia menambahkan bahwa negosiasi Palestina-Israel ini adalah dasar dari inisiatif Rusia untuk mengadakan pertemuan tingkat menteri Kuartet Timur Tengah yang diperluas dengan partisipasi negara-negara yang tergabung di Liga Arab.
Kuartet Timur Tengah yang terkadang disebut Kuartet Diplomatik atau Kuartet Madrid adalah empat negara dan entitas internasional yang terlibat dalam memediasi proses perdamaian Israel-Palestina. Kuartet ini terdiri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Rusia. Kelompok tersebut didirikan di Madrid pada 2002, yang menyerukan Konferensi Madrid 1991, sebagai hasil penyelesaian konflik di Timur Tengah.
“Sayangnya, masalah (perdamaian Palestina-Israel) ini belum terselesaikan karena kurangnya minat Amerika Serikat untuk melanjutkan kinerja Kuartet,” sebut Polyansky.
Ia menekankan bahwa Rusia akan melanjutkan upaya untuk mengoordinasikan upaya bersama untuk menghidupkan kembali proses perdamaian di Timur Tengah untuk menemukan solusi yang adil untuk masalah Palestina.
“Upaya untuk memonopoli pembangunan permukiman (ilegal) dan memaksakan perdamaian ekonomi alih-alih memenuhi aspirasi rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka, belum, dan tidak akan menghasilkan hasil yang spesifik,” kata Polyansky.
(T.FJ/S: RT Arabic)
