Jenewa, SPNA - Israel, pada Sabtu (30/07/2022), menuduh anggota komisi PBB yang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina membuat pernyataan antisemitisme dan menyerukan pemecatan serta pembubaran komisi.
“Sudah waktunya komisi ini dibubarkan,” tulis duta besar Israel untuk PBB di Jenewa, Merav Elon Shahar, dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC).
Merav Elon Shahar menilai bahwa ketiga anggota komisi tidak dapat bekerja secara efektif dan menyerukan mereka untuk segera mengundurkan diri.
Seruan ini lahir setelah tanggapan Miloon Kothari, anggota komite, selama wawancara baru-baru ini dengan situs web Mondoweiss, yang mencakup berita tentang wilayah Palestina, Israel, kebijakan AS, dan hak-hak Palestina.
Kothari telah mengisyaratkan adanya “lobi Yahudi”, mempertanyakan legitimasi keanggotaan Israel di PBB.
“Kami sangat frustrasi dengan jaringan media yang sebagian besar dikendalikan oleh lobi Yahudi atau beberapa LSM tertentu yang mencurahkan banyak uang untuk mencoba mendiskreditkan kami (UNHRC),” Miloon Kothari selama wawancara.
Dua hari setelah publikasi wawancara, duta besar Israel mengirim surat pertama kepada Presiden UNHRC, Federico Villegas, untuk memprotes komentar tersebut, dengan klaim di antara komentar itu jelas-jelas mengandung unsur antisemitisme.
Sementara itu, ketua komisi Navi Pillay, mantan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, menekankan bahwa komentar Miloon Kothari “tampaknya sengaja diambil di luar konteks” dan sengaja salah dikutip.
Navi Pillay menambahkan bahwa pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan PBB yang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina akibat kurangnya kerjasama Israel dengan para ahli.
Duta besar Israel mengutuk komentar Pillay, dengan mengatakan bahwa hal tersebut adalah “pembelaan yang tidak dapat dipertahankan” dan menyebutnya mendukung antisemitisme serta mempermalukan semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Israel menolak untuk bekerja sama dengan komisi PBB yang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina, yang dibentuk setelah perang 11 hari antara Israel dan Hamas pada Mei 2021, di mana 260 penduduk Palestina tewas akibat pemboman dan penembakan Israel di Jalur Gaza.
Para ahli komisi ini telah mempercayakan tugas penyelidikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina dan di Israel sejak 13 April 2021.
Dalam sebuah laporan yang dikeluarkan pada 7 Juni, komisi Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) menganggap bahwa pendudukan Israel dan rasisme terhadap rakyat Palestina adalah penyebab utama ketegangan dan ketidakstabilan.
Israel kerap menyerang pihak maupun lembaga yang melakukan kritik terhadap kebijakan dan praktik otoritas pendudukan Israel dengan menyebut tindakan tersebut dengan antisemitisme. Hal ini dilakukan untuk menghindari bentuk pertanggungjawaban terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan terhadap Palestina dan mengesankan diri mereka sebagai korban.
(T.FJ/S: RT Arabic)
