Yerusalem, SPNA - Data yang diterbitkan oleh “Yayasan Eropa untuk Yerusalem”, pada Senin (01/06/2022), menunjukkan bahwa pasukan pendudukan Israel telah melukai 238 penduduk Palestina dan menangkap 188 lainnya selama serangan besar-besaran yang dilakukan di Yerusalem yang diduduki, selama bulan Juli lalu.

Dalam laporan bulanan yang mendokumentasikan pelanggaran pendudukan di Yerusalem, Yayasan Eropa untuk Yerusalem bahwa pasukan pendudukan Israel melanjutkan pelanggaran di kota Yerusalem, dalam upaya untuk mengancam kehadiran orang-orang Arab-Palestina di kota tersebut melalui tindakan yahudisasi yang tidak adil.

Pasukan pendudukan melakukan Israel telah melakukan sebanyak 864 pelanggaran, dengan rincian sebanyak 16 jenis pelanggaran HAM, di tingkat pertama pelanggaran ini adalah aksi penangkapan dengan persentase 21,8 persen, diikuti oleh tindakan operasi serbuan sebanyak 20,8 persen, selanjutnya diikuti perlanggaran lainnya.

Pasukan pendudukan Israel terus mengancam kehadiran Palestina di kota Yerusalem dengan melanjutkan Prosedur Pembebasan Tanah, di mana sebanyak 40 rumah yang dihuni oleh 45 keluarga Palestina di Sheikh Jarrah, terdaftar atas nama asosiasi permukiman Israel tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Otoritas pendudukan Israel juga membatalkan izin enam sekolah di Yerusalem, dengan dalih mengajarkan “hasutan” terhadap otoritas pendudukan Israel dalam buku pelajaran.

Laporan tersebut mendokumentasikan sebanyak 48 insiden penembakan dan serangan langsung yang dilakukan pasukan pendudukan Israel di Yerusalem, yang mengakibatkan 88 penduduk sipil Palestina terluka, termasuk perempuan dan anak-anak. Sementara itu lebih dari 26 penduduk sipil Palestina lainnya mendapat serangan pemukulan secara langsung dan penganiayaan, serta lebih dari 150 kasus sesak napas dalam berbagai insiden, terutama di Silwan dan Issawiya.

Laporan memantau sebanyak 180 serangan ke berbagai kota dan distrik Yerusalem, di mana pasukan pendudukan menangkap 188 penduduk sipil Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak, memanggil sebanyak 22 orang untuk dimintai keterangan, dan memberlakukan tahanan rumah kepada sebanyak 21 penduduk Palestina lainnya.

Pasukan pendudukan Israel melakukan sebanyak 16 penghancuran bangunan milik penduduk Palesitna di Yerusalem, yang mengakibatkan bangunan tempat tinggal di Jabal Mukaber hancur, lahan pembibitan di Al-Issawiya, tempat cuci mobil di An-Nabi Samwil, instalasi senilai satu juta shekel di Anata, hancur.

Pasukan pendudukan Israel juga menghancurkan lahan di An-Nabi Samwil. Mereka juga menyerahkan sebanyak  94 surat perintah penghancuran rumah dan bangunan penduduk Palestina dengan dalih tidak memiliki izin.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa otoritas pendudukan Israel berusaha untuk memaksakan perubahan demografis di kota Yerusalem. Oleh karena itu, mereka menggunakan berbagai cara dan kekuatan pemerintah, politik, dan keamanannya. Di sisi lain, otoritas pendudukan Israel membebaskan para pemukim dan asosiasi pemukiman Yahudi untuk mengontrol jumlah properti terbesar di kota Yerusalem.

Laporan tersebut memantau sebanyak 10 keputusan yang ditujukan bagi permukiman, termasuk pendirian pusat olahraga di Beit Hanina, rencana AS-Israel untuk mendirikan kedutaan besar di Yerusalem di atas lahan pribadi Palestina, izin pendirian 2.000 unit permukiman baru, pembangunan sebuah “pusat bagi penziarah” di Batn Al-Hawa, dan tender pembangunan 83 unit permukiman perumahan di permukiman Givat Hamatos, dan penggalian di Alun-alun Al-Buraq di kawasan Mughrabi untuk menempatkan lift di dekat Tembok Al Buraq.

Rencana tersebut termasuk rencana untuk memperluas Gerbang Mughrabi, yang biasanya dijadikan sebagai gerbang serbuan pemukim Yahudi ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsha. Otoritas pendudukan Israel juga membangun sebanyak 1.446 unit permukiman baru di pemukiman “Qanah As-Sufliah”.

Pasukan pendudukan Israel juga melakukan persiapan pembukaan pusat kebudayaan Yahudi di jantung kota Silwan, dan penemuan terowongan baru yang membentang dari kawasan Ain Silwan hingga kawasan Wadi Hilweh di selatan Masjid Al-Aqsha.

Laporan tersebut mencatat bahwa otoritas pendudukan Israel mengeluarkan sebanyak 15 surat keputusan deportasi, di mana setengahnya merupakan keputusan deportasi dari Masjid Al-Aqsha dan Kota Tua. Periode deportasi berkisar antara dua minggu hingga enam bulan.

Laporan yang dikeluarkan Yayasan Eropa untuk Yerusalem juga mendokumentasikan sebanyak 13 serangan yang dilakukan oleh pemukim terhadap penduduk Palestina di Yerusalem. Di samping itu tercatat sebanyak 18 hari serbuan pemukim Yahudi ke kompleks Masjid Al-Aqsha.

Laporan mencatat sebanyak 3265 pemukim Yahudi berpartisipasi dalam serbuan ke Masjid Al-Aqsha, yang terjadi sebanyak 18 hari.

Di samping itu, laporan juga menyebutkan bahwa sebanyak 46.673 “turis” ikut berpartisipasi dalam serbuan ke kompleks Masjid Al-Aqsha dari Gerbang Mughrabi, dengan dukungan pasukan pendudukan Israel. Laporan mencatat bahwa selama masa serbuan tersebut, pasukan pendudukan Israel mencegah orang Palestina dan jamaah muslim memasuki kompleks Masjid Al-Aqsha.

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa pasukan pendudukan Israel melanjutkan kebijakan eskalasi dan agresi di kota Yerusalem, melalui penangkapan, penyerbuan, penghancuran besar-besaran, dan penggunaan kekuatan berlebihan, sebagai bagian dari kebijakan sistematis untuk memaksakan status Yerusalem yang sudah tetap, melakukan upaya Yahudisasi Yerusalem, dan mengubah kembali karakter geografis dan demografisnya.

Yayasan Masyarakat Eropa untuk Yerusalem merupakan badan koordinasi aliansi antara puluhan lembaga yang bekerja untuk perjuangan Palestina dan lembaga-lembaga lain yang mendukung hak-hak Palestina di seluruh benua Eropa.

Yayasan Masyarakat Eropa untuk Yerusalem memperingatkan dampak berbahaya kebijakan Israel yang meningkat di Yerusalem. Mereka menyerukan masyarakat internasional untuk bergerak cepat agar dapat menekan Israel untuk menghentikan pelanggaran, serangan, membatalkan pelaksanaan rencana pemindahan paksa penduduk Palestina, dan mengakhiri pelanggaran HAM besar-besaran.

Yayasan Masyarakat Eropa untuk Yerusalem mengirim pesan ke negara-negara Uni Eropa untuk ikut bertanggung jawab dan memaksa kekuatan pendudukan Israel untuk menghormati hukum internasional dan resolusi PBB, termasuk Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Warga Sipil.

Masyarakat Eropa untuk Yerusalem juga meminta Uni Eropa untuk menekan Israel agar berhenti mempraktikkan terorisme negara terhadap penduduk sipil Yerusalem, sehingga memungkinkan mereka melakukan ritual keagamaan di masjid dan gereja dengan aman dan untuk mengendalikan pemukim Israel dan menghentikan perampokan harta benda penduduk Palestina.

(T.FJ/S: Palinfo)