Tel Aviv,SPNA - Media Israel, pada Selasa malam (08/11/2022), mengungkapkan surat peringatan yang dikirim Tel Aviv kepada pimpinan Otoritas Palestina di Ramallah, untuk mencegah mereka bergerak secara politik di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Israel menyampaikan pesan peringatan kepada Otoritas Palestina pada malam pembentukan pemerintahan baru (Israel), mengenai pergerakan pimpinan otoritas (Palestina) di PBB, terkait permintaan kepada Pengadilan Kriminal Internasional untuk merumuskan pendapat hukum tentang ilegalitas pendudukan Israel (atas tanah Palestina) yang terus berlanjut di Tepi Barat, yang berkaitan dengan perluasan permukiman (ilegal),” ungkap Channel 13 Israel.
Channel 13 juga menyebut bahwa Dinas Keamanan Israel dan Kementerian Luar Negeri sedang mencoba untuk memblokir permintaan atau proposal Palestina, yang akan dibahas di PBB pada akhir minggu ini.
Israel percaya bahwa langkah tersebut dapat menempatkan negaranya dan pasukannya dalam bahaya dari sudut pandang hukum. Channel 13 juga menyebut bahwa pemerintah AS juga berusaha untuk melemahkan proposal Palestina ini.
“Pejabat senior Israel berbicara dengan dua pejabat senior di sekitar Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, Hussein Al-Sheikh dan Majed Faraj, dengan menyampaikan kepada mereka pesan peringatan yang jelas atas konsekuensi yang mungkin terjadi jika proposal ini diteruskan,” sebut Channel 13.
Menurut penilaian Israel, pejabat senior di Otoritas Palestina tidak berniat untuk mundur dari pengajuan proposan dan pihak Israel tidak akan berhasil membujuk pemimpin Palestina untuk tidak mengajukan proposal.
Seorang pejabat politik Israel menyatakan bahwa tindakan Palestina tersebut akan memaksa pemerintah baru Israel untuk memperkuat sikapnya terhadap Palestina. Ia juga menyebut bahwa sejumlah elemen di dalam pemerintah Israel akan senang dengan menguatnya sikap Israel ini terhadap Palestina.
Data dari gerakan hak asasi manusia Israel, Peace Now, menunjukkan bahwa terdapat sekitar 666.000 jumlah pemukim Israel, yang tinggal di 145 pusat permukiman besar dan 140 pos permukiman terdepan di Tepi Barat dan Yerusalem.
Dalam beberapa bulan terakhir, laju serangan pasukan pendudukan Israel terkait pemukiman telah meningkat secara signifikan. Hal ini dimulai dengan perampasan tanah, pendirian pos-pos pemukiman baru, dan perluasan pemukiman Israel yang telah ada sebelumnya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mayoritas lembaga internasional menganggap permukiman yang didirikan otoritas pendudukan Israel di tanah Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem, sebagai tindakan ilegal dan tidak sesuai dengan perjanjian internasional.
(T.FJ/S: RT Arabic, Palinfo)
